Legal Framework of Access to Remedy under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Study of Child Labour in Indonesia’s Agricultural Sector
Ghania Akila Rafa, Ibrahim Hanif S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian hukum ini mengkaji Pilar Ketiga Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Akses terhadap Upaya Hukum secara mendalam. Pilar Ketiga merupakan jembatan antara korban dan remediasi yang secara hukum menjadi hak mereka, meskipun Pilar ini dijuluki oleh para akademisi sebagai “pilar yang terlupakan” karena kurangnya implementasi. Studi ini memusatkan perhatian pada mekanisme remediasi non-yudisial berbasis negara. Pekerja anak di sektor pertanian menjadi fokus khusus karena keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat lebih dari 50% pekerja anak di Indonesia ditemukan bekerja dalam sektor agrikultur. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman dalam studi ini. Bagaimana Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) menjadi pedoman dalam pengaturan akses terhadap upaya hukum dalam kasus-kasus pekerja anak di sektor pertanian, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia? Kedua, sejauh mana kerangka hukum Indonesia mengenai pekerja anak dalam sektor agrikultur selaras secara normatif dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia terkait akses terhadap mekanisme pemulihan? Penelitian ini menggunakan analisis hukum kualitatif untuk mengkaji Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, menelusuri perkembangannya mulai dari proses penyusunan hingga implementasinya melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) di tingkat negara. Penelitian ini kemudian berfokus pada RAN Indonesia: Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan secara kritis mengevaluasi kesenjangan antara komitmen normatifnya dan implementasi aktual di lapangan.
This legal research takes a closer look at the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights’ Third Pillar: Access to Remedy. Having been nicknamed by scholars as the ‘forgotten’ pillar due to its lack of implementation, the actualization of the Third Pillar is nevertheless the link between victims and receiving the remedy they are legally entitled to. This study centers non-judicial state-based grievance mechanisms as its primary analytical focus. Child labour in the agricultural sector is focused upon specifically due to its pertinence in human rights violations, with more than 50% of Indonesian child laborers have been found to work in agricultural supply chains. Two research questions guide this study. First, how do the UNGPs guide the regulation of access to remedy in cases of child labour in the agricultural sector, with particular reference to developing countries such as Indonesia? Second, to what extent is Indonesia’s legal framework on child labour in agricultural supply chains normatively aligned with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights regarding access to remedy? This research employs a qualitative legal analysis to examine the UNGPs on Business and Human Rights, tracing its development from the drafting process through to their operationalization via National Action Plans at the state level. The research then focuses on Indonesia’s NAP: Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, critically assessing the gap between its normative commitments and actual implementation in practice.
Kata Kunci : United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Access to Remedy, Non-Judicial State-Based Grievance Mechanisms, Child Labor in Agriculture.