Proses pembuatan kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

MESRAWAN, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Daerah otonom baru tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Sejak terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tahun 2001, telah banyak kegiatan yang dilakukannya untuk mengagendakan masalah pembentukan Kabupaten Pesawaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan untuk dibahas oleh para perumus kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tetapi baru pada awal tahun 2005, kebijakan Bupati Lampung Selatan tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Pesawaran tersebut ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran pada level Kabupaten Lampung Selatan, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth Interview) terhadap obyek di lapangan serta studi dokumentasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan proses pembentukan Kabupaten Pesawaran. Data-data yang didapat dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian sesuai dengan yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa serangkaian proses pembuatan kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran diawali dengan adanya tuntutan pembentukan Kabupaten Pesawaran yang kemudian masuk dalam agenda resmi pemerintah setelah mendapat berbagai tekanan dari stakeholders, sementara itu keterlibatan dan peran elit daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam proses formulasi kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran secara politis tidak lepas dari kepentingan elit daerah itu sendiri yang terus melakukan kegiatan bargaining dan persuasion sebagai upaya untuk membuat kesepakatan di antara para stakeholders.

According to the development of society in era of reforming, there are phenomena of society desire in various areas to form new autonomous regions, either provinces, district and cities. Such desire is based on various locally occurring dynamics, either dynamics of politic, social-economic and culture. The new autonomous regions are expected to be bale to use more opportunities to administer themselves. It especially is associated with management of regionalorigin income source, natural resources and management of the central government grant to the autonomous regions in order to increase welfare and service to the local people better. Since formation of committee to form the district of Pesawaran (P3KP) in 2001, there had been activities to record problems of formation of Pesawaran district as start of the district of South Lampung to be discussed by policy formulators in the local government of South Lampung district. However, in 2005, the policy of South Lampung district head on agreement of Pesawaran district formation was established. The objective of study was to understand and analyse the process of policy creation for the Pesawaran district formationat the level of South Lampung district, and understand also identify factors affecting the process of policy creation. The data collection method used in this study was to use the Indepth Interview (Wawancara Mendalam) against field objects and documentation study from various sources associated with the process of Pesawaran district formation. The achievable data were analysed by using descriptive-qualitative analysis, illustrating both objects of study according to the findings. Based on result of study, it is concluded that a series of policy creations of Pesawaran district formation was started with the demand of Pesawaran district formation that was then included in the legal government agenda after facing constraints from stakeholders, meanwhile, the involvement and local elite role in the process of formulation of Pesawaran district formation is not politically separated from the elite region that continuously does bargaining activity and persuasion as an effort to make consent among the stakeholders.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Pembentukan Kabupaten