Pengembangan E-government di Pemerintah Kota Yogyakarta

JUNAIDI, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pengembangan e-government yang marak di lakukan oleh Pemerintah Daerah akhir-akhir ini menunjukkan sudah ada kesadaran di tubuh sebagian Pemda bahwa memanfaatkan teknologi informasi itu penting dalam rangka mempercepat terwujudnya good governance, termasuk di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan e-government di Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama Unit Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik (KAPDE) sebagai fokus utama. Adapun sebagai informan kuncinya adalah Kepala Seksi Pengembangan Sisten Informasi dan Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi KAPDE Kota Yogyakarta. Para informan dipilih secara snowball. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa : Pertama, Pengembangan E-Government di Pemkot Yogyakarta pada dasarnya telah memberikan kerangka dasar yang kuat bagi penerapan e-government di Pemerintah kota yogyakarta untuk masa yang akan datang. Kedua, Output Pengembangan E-Government di Pemkot Yogyakarta antara lain kondisi infrastruktur Jaringan baik intranet maupun internet di Kompleks Balai Kota Yogyakarta semua sudah terbangun dan terkoneksi dan baru sebagian kecil saja untuk instansi di luar Kompleks Balaikota Kota Yogyakarta. Semua instansi sudah memiliki perangkat komputer maupun laptop, walaupun jumlahnya belum maksimal. Di samping itu, beberapa SIM beserta aplikasinya juga telah dibangun oleh setiap intansi sesuai kebutuhan masing-masing dan mengalami penyempurnaan secara terus menerus. Selain itu website www.jogja.go.id saat ini sudah memiliki dua versi yaitu versi bahasa Indonesia dan Inggris. Ketiga, Pengembangan E-Government di Pemkot Yogyakarta baru pada Tahap Publikasi atau Informasi dengan ditandai adanya situs resmi Pemkot Yogyakarta. Website tersebut sudah cukup informatif karena telah menyajikan banyak data dan informasi yang terdapat pada menu serta sub domainnya. Keempat, Namun demikian nilai manfaat yang ditawarkan e-government seperti terciptanya pelayanan publik yang cepat, murah, handal, transparan dan akuntabel, belum nyata dirasakan. Proses pelayanan publik saat ini seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan pelayanan perijinan lain, masih dilakukan secara konvensional tanpa sentuhan Teknologi Informasi. Berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang telah dibangun belum mendukung pimpinan pada proses pengambilan keputusan. Kelima, Karena baru pada tahap Informasi atau Publikasi maka mekanisme interaksi dengan pemerintah, swasta maupun masyarakat bersifat satu arah. Sehingga keinginan untuk mempercepat terwujudnya good governance di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pemanfaatan teknologi Informasi masih jauh dari kenyataan.

The development of e-government rapidly carried out by Local Government recently showed that there has been awareness in the part of Pemda body that the use of information technology is important in order to fasten the manifestation of good governance, including in Yogyakarta County. This study was aimed to describe the implementation of egovernment development in Yogyakarta County government. The research method used was qualitative approach. The analysis unit was the governmental organization of Yogyakarta County, mainly Unit Kerja Kantor Arsip and PEngolahan Data Elektronik (KAPDE). The key informers were the chief of Information System Development Department and the chief of KAPDE Information System Management Department of Yogyakarta County. Those key informers were chosen in snowball manner. The result of field research showed that: First, the development of E-Government in Pemkot Yogyakarta basically had given strong framework for the implementation of e-government in Yogyakarta County government in the future. Second, the output of E-Government development in Yogyakarta government, such as condition of infrastructure of network, either Internet or Intranet in the complex of Balai Kota Yogyakarta, had been developed and connected, and just small part used by the institution outside the complex of Balai Kota Yogyakarta. All of the institution had had computer or laptop, although not maximum yet. Besides, several SIM and its application were also built by each institution appropriate with each need and up graded continuously. Beside, website www.jogja.go.id recently has two versions, Indonesia and English versions. Third, the development of e-government in Yogyakarta County government was just in the phase of Publication or Information marked by the formal site of Yogyakarta Government. This website is informative enough because it has presented many data and information existing in menu and sub domain. Fourth, but, the value of benefit offered by e-government, such as the creation of fast, cheap, trade on, transparent, and accountable public service had not been felt. The process of public service recently is like the ID making, Family Card, and other licenses service, were still carried out conventionally without the touch of Information Technology. Various System of Management Information (SIM) built had not supported the leader in the process of decision-making. Fifth, because in the phase of Information or Publication, thus the mechanism of interaction with government, private or society was one way, so that the wish to fasten the manifestation of good governance in Yogyakarta County government, through the use of Information Technology was still far from reality.

Kata Kunci : Administrasi Publik,E Government, Development of E-government, Information Technology, Management Information System, Good Governance