Tinjauan Yuridis Korelasi Peraturan Bupati Sleman No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Munculnya Gerakan Depok Memilah Sampah (Gede Lampah)
Amalia Agustina, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 serta mengkaji korelasinya dengan munculnya Gerakan Depok Memilah Sampah (Gede Lampah). Secara khusus, studi ini menelaah sejauh mana regulasi daerah tersebut mampu menjadi pendorong bagi inisiatif lokal dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga di Kapanewon Depok. Fokus utama penelitian adalah memastikan apakah instrumen hukum yang ada telah memadai untuk menjamin keberlanjutan partisipasi masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta data lapangan berupa wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan pihak Kapanewon Depok. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan hubungan antara norma hukum tertulis dengan praktik nyata pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lokasi penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 menjadi landasan operasional yang memperkuat gerakan Gede Lampah sebagai bentuk partisipasi publik. Meskipun regulasi ini tidak memuat sanksi administratif yang memaksa, keberadaannya memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang memadai dan keterlibatan aktif masyarakat secara berkelanjutan.
This study aims juridical basis of waste management based on Sleman Regent Regulation Number 22 of 2022 and to examine its correlation with the emergence of the Depok Waste Sorting Movement (Gede Lampah). Specifically, this study examines the extent to which this local regulation serves as a catalyst for local initiatives in addressing household waste issues in Kapanewon Depok. The primary focus of the research is to determine whether existing legal instruments are sufficient to ensure the sustainability of community participation.
The research method employed is legal research using a normative-empirical approach. Data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, as well as field data in the form of interviews with informants from the Sleman Regency Environmental Agency and representatives of the Depok Sub-district. Qualitative analysis was conducted to describe the relationship between written legal norms and actual community-based waste management practices at the research site.
The research results indicate that Sleman Regent Regulation Number 22 of 2022 serves as an operational foundation that strengthens the Gede Lampah movement as a form of public participation. Although this regulation does not include coercive administrative sanctions, its existence provides moral and legal legitimacy for the community to sort waste at the source. Thus, it can be concluded that the success of waste management is highly dependent on the synergy between adequate regulation and sustained active community involvement.
Kata Kunci : Waste Management, Gede Lampah, Regent Regulation, Community Participation