Dari Kemitraan ke Liberalisasi: Penanaman Modal Jepang di Indonesia pada Masa Orde Baru, 1967-1990-An

Assyifa Reyhannisa, Dr. Widya Fitria Ningsih, M.A.

2026 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Penanaman modal asing Jepang pada era Orde Baru merupakan kelanjutan dari hubungan Indonesia-Jepang sejak era Soekarno, yang dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik kedua negara. Pergeseran orientasi politik Indonesia dari Blok Timur menjadi kedekatan dengan Amerika Serikat dan Jepang pada masa Orde Baru membuka jalan bagi masuknya modal Jepang secara lebih luas melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967. Modal Jepang mengalir ke sektor-sektor strategis, seperti energi dan pertambangan, kehutanan, perikanan, serta manufaktur. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi Jepang untuk mengamankan pasokan energi dan bahan baku bagi industri negaranya yang tengah tumbuh pesat.

Pada awal Orde Baru, proporsi investasi Jepang terbesar terkonsentrasi di sektor energi dan pertambangan melalui proyek-proyek strategis yang melibatkan konsorsium perusahaan Jepang. Meskipun demikian, sektor manufaktur yang mencakup industri tekstil, elektronik, logam dan baja, petrokimia, hingga otomotif telah hadir sejak awal Orde Baru dan berkembang menjadi sektor-non energi dengan nilai investasi terbesar. Distribusi investasi ini memperlihatkan dua kemitraan yang berbeda: pada sektor ekstraktif dan proyek strategis, Jepang cenderung bermitra dengan perusahaan negara dengan proporsi kepemilikan yang lebih dominan; sementara di sektor perikanan, kehutanan, dan manufaktur, komposisi kepemilkan cenderung berimbang dengan mitra swasta nasional. Meskipun investasi Jepang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, hubungan ini berlangsung dalam kerangka asimetri yang menempatkan Indonesia dalam posisi ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan pasar Jepang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahap pemilihan topik, pengumpulan sumber sejarah, verifikasi dan interpretasi sumber sejarah, serta historiografi. Sumber primer dalam skripsi ini berupa arsip dokumen dari ANRI, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, serta surat kabar dan majalah sezaman yang diperoleh melalui Komdigi Sidak Basis Data Arsip Koleksi Monumen Pers Nasional. Sementara itu, sumber-sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan karya tulis digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

Japanese foreign direct investment during the New Order era was a continuation of Indonesia-Japan relations dating back to the Soekarno era, which were shaped by the economic and political interests of both countries. Indonesia's shift in political orientation from the Eastern Bloc toward closer ties with the United States and Japan during the New Order paved the way for a broader influx of Japanese capital through the 1967 Foreign Investment Law. Japanese capital flowed into strategic sectors, such as energy and mining, forestry, fisheries, and manufacturing. This was part of Japan's strategy to secure energy supplies and raw materials for its rapidly growing industries. 

In the early days of the New Order, the largest share of Japanese investment was concentrated in the energy and mining sectors through strategic projects involving consortia of Japanese companies. Nevertheless, the manufacturing sector which encompasses the textile, electronics, metals and steel, petrochemical, and automotive industries had been present since the beginning of the New Order and grew to become the non-energy sector with the largest investment value. This distribution of investment reveals two distinct partnership models: in the extractive sector and strategic project, Japan tended to partner with state-owned enterprises, holding a more dominant share of ownership; whereas in the fisheries, forestry, and manufacturing sectors, the ownership structure tended to be more balanced with national private partners. Although Japanese investment has contributed to Indonesia's economic growth, this relationship has unfolded within an asymmetrical framework that places Indonesia in a position of dependence on Japanese capital, technology, and markets.

This research employs historical research methods, which include the stages of topic selection, historical source collection, source verification and interpretation, and historiography. The primary sources in this research consist of archival documents from ANRI, reports from the Embassy of the Republic of Indonesia in Tokyo, as well as contemporary newspapers and magazine obtained through the Komdigi Sidak National Press Monument Archives Collection. Secondary sources such as journal articles, books, and academic writings are used as supporting materials in this research. 

Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Investasi Jepang, Orde Baru, Joint Venture, Peristiwa Malari