Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) :: STudi tentang kinerja BPD Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo

HARYANTO, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan konstitusional yang dibawa oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Munculnya kebijakan untuk menghidupkan BPD sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999, khususnya pasal mengenai BPD membawa harapan bagi masa depan demokrasi di tingkat desa. Gagasan pembentukan BPD menjadi penting karena, 1). bahwa dengan hadirnya BPD berarti mulai diakui suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan eksekutif dimana pada masa orde baru kedua fungsi disatukan, 2). bahwa adanya BPD berarti masyarakat desa akan mudah akan mudah menyalurkan aspirasi. Maka penelitian ini berusaha mencari jawaban atas rumusan masalah “Bagaimana kinerja BPD serta faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam kinerja BPD ?”. Penelitian ini difokuskan pada kinerja BPD dan bertujuan mengetahui tingkat kinerja BPD, mengidentifikasi faktor-faktor kinerja BPD dan mengkaji prospek dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja BPD. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan konfirmasi untuk memperoleh data yang akurat. Selanjutnya data diperbandingkan dan dianalisis sehingga diketahui kebenaran data tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, kinerja BPD Gentan belum maksimal. Hal ini terlihat dalam fungsi dan tugasnya BPD Gentan masih dilingkupi masalah yaitu kurang dapat menggali aspirasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Kinerja BPD Gentan dalam hal legislasi dan melakukan pengawasan sudah menunjukkan hasil yang bagus ditandai dengan keluarnya 40 perdes dan pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak pemerintah desa. Faktor organisasi selama ini masih dianggap menjadi penghambat bagi kinerja BPD Gentan. Faktor SDM BPD secara garis besar cukup berkualitas, hal ini merupakan faktor pendukung bagi peningkatan kinerja BPD. Dengan keluarnya UU.No. 32 th 2004 atas revisi UU. No. 22 th 1999 terjadi perubahan dalam skema lembaga legilasi ini. BPD menjadi Bamudes. Agar kinerja badan tersebut maksimal maka harus diperhatikan: 1). Seharusnya fungsi BPD tidak dikurangi namun dalam UU baru fungsi badan ini dikurangi terutama fungsi pengawasan. 2). Lebih memperhatikan mengenai sistem keuangan lembaga tersebut. 3).Lebih meningkatkan SDM bamudes dengan mempertahankan batasan tingkat pendidikan dalam UU. Lama.

The constitutional alteration which exerted by 1999 UU No. 22 and 1999 UU No 25 have result in two political process which exert simultaneously, that is, the decentralization and democratization. The emerging of policy to revive BPD as stated in 1999 UU No. 22, especially article on BPD brought expectance to the future of democracy at village level. The notion of BPD establishing be important because, 1). That by the existence of BPD, its mean the starting of the realizing of separation between legislative function and executive function where in the new era period (masa orde baru) the both function be joining, 2). That the existence of BPD meant that village societal would ease to channeled aspiration. Thus, this research have try to searching answer on formulating problem “How the performance of BPD and what factors is required get attention in the performance of BPD ?”. This research have focused on the BPD performance and aimed to knowing the level of BPD performance, identifying factors of the BPD performance and considering the prospect and measure to increasing the BPD performance. The kind of the research is descriptive with used qualitative approach. The technique of data collecting is by in depth interview, documentation and observation. Based on the collected data, then be performed confirmation to get accurate data. Subsequently, the data be compared with and be analyzed, so that the data accuracy can be obtained. From the research result, its was found that, the Gentan BPD performance have not maximal yet. Its observed in the function and its task, Gentan BPD rest surrounding by the problem as less could exploring societal aspiration and the societal empowerment still far from the expected. The performance of Gentan BPD in legislation function and in performing supervision have showed a good result, marked by the passing of 40 perdes (village rule) and supervision that be perform not caused quarrel with the village government. The institute factors have been perceived be obstacle to the Gentan BPD performance. The human resources factors of the BPD, generally in adequate quality, its form of supporting factor to increasing the BPD performance. With the passing of the 2004 UU No. 32 over revision the 1999 UU. No. 22, there were changing in this legislation institution scheme. BPD become Bamudes. In order to maximize the performance of these institution, thus need pay attention to: 1) Its should the BPD function not be reduced but in new UU, the function of these institution was be reduced especially the surveillance function, 2) More pay attention to the financial system of these institution, 3) More increasing in Bamudes human resources with defended in the education level in the 1999 UU No. 22.

Kata Kunci : Kinerja BPD,Organisasi dan SDM