Laporkan Masalah

Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait uang pengganti dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi uang pengganti melalui perspektif penegakan hukum sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan pengaturan yang seharusnya diterapkan guna pemulihan kerugian keuangan negara di masa mendatang.

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara terhadap 3 narasumber yang memiliki kompetensi di bidang tindak pidana korupsi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 2 kesimpulan. Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembayaran uang pengganti sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., karena pada dasarnya penjatuhan uang pengganti seharusnya dilandaskan pada harta hasil kejahatan yang secara nyata diterima oleh pelaku.Meskipun demikian, penjatuhan uang pengganti tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana para terdakwa atas kerugian keuangan negara akibat proses pengadaan Satelit Artemis yang sengaja dilaksanakan tidak sesuai prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku. Kedua, pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang berlaku saat ini, ditinjau dari perspektif penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Karena itu, pengaturan uang pengganti di masa mendatang perlu diarahkan pada pembaharuan hukum melalui perubahan Pasal 18 ayat (2) undang-undang dimaksud dan pembaharuan pedoman pemidanaan uang pengganti.

This research aims to analyze the judge's considerations regarding substitute money in Decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst and to assess its conformity with the principles of substitute money payment as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, this research aims to identify the problems faced by substitute money through a law enforcement perspective as an evaluative basis for formulating regulations that should be applied to recover state financial losses in the future.

This study adopts a normative and descriptive approach. The data consist of secondary data obtained through literature review, supplemented by interviews with 3 informants who have competence in the field of corruption crimes. The collected data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the research findings, two conclusions are obtained. First, the judge's legal reasoning in Decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst does not fully reflect the principle of substitute money payment as mandated by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, given that the imposition of substitute money should fundamentally be based on the proceeds of crime actually received by the perpetrator. Nevertheless, the imposition of substitute money can be understood as a form of criminal accountability held by the defendants for the state financial losses arising from their deliberate conduct in carrying out the procurement process of the Artemis Satellite in a manner inconsistent with applicable goods/services procurement procedures. Second, the current regulation of substitute money, when examined from the perspective of law enforcement as proposed by Soerjono Soekanto, has not proven effective as an instrument for recovering state financial losses, due to factors relating to the law itself, law enforcement officers, facilities or infrastructure, community, and legal culture. Therefore, future regulation of substitute money needs to be directed toward legal reform through amendment of Article 18 paragraph (2) of the aforementioned law and reform the guidelines for the imposition of substitute money.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara / Corruption Crime, Substitute Money, Recovery of State Financial Losses

  1. S1-2026-493276-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493276-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493276-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493276-title.pdf