Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait uang pengganti
dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst serta menilai kesesuaiannya
dengan prinsip pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang
dihadapi uang pengganti melalui perspektif penegakan hukum sebagai bahan
evaluasi dalam merumuskan pengaturan yang seharusnya diterapkan guna pemulihan
kerugian keuangan negara di masa mendatang.
Penelitian Hukum
ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan
merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung
dengan wawancara terhadap 3 narasumber yang memiliki kompetensi di bidang
tindak pidana korupsi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode
kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan
hasil penelitian, diperoleh 2 kesimpulan. Pertama, pertimbangan hakim dalam
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip pembayaran uang pengganti sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., karena pada dasarnya penjatuhan
uang pengganti seharusnya dilandaskan pada harta hasil kejahatan yang secara
nyata diterima oleh pelaku.Meskipun demikian, penjatuhan uang pengganti
tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana para terdakwa
atas kerugian keuangan negara akibat proses pengadaan Satelit Artemis yang
sengaja dilaksanakan tidak sesuai prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku. Kedua,
pengaturan pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti yang berlaku saat ini, ditinjau dari perspektif
penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum efektif sebagai instrumen pemulihan
kerugian keuangan negara akibat faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas,
masyarakat, dan kebudayaan. Karena itu, pengaturan uang pengganti di masa
mendatang perlu diarahkan pada pembaharuan hukum melalui perubahan Pasal 18
ayat (2) undang-undang dimaksud dan pembaharuan pedoman pemidanaan uang
pengganti.
This research aims to analyze the
judge's considerations regarding substitute money in Decision Number
19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst and to assess its conformity with the principles
of substitute money payment as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b
of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the
Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, this research aims to identify
the problems faced by substitute money through a law enforcement perspective as
an evaluative basis for formulating regulations that should be applied to
recover state financial losses in the future.
This study adopts a normative and
descriptive approach. The data consist of secondary data obtained through
literature review, supplemented by interviews with 3 informants who have
competence in the field of corruption crimes. The collected data were analyzed
qualitatively and presented descriptively.
Based on the research findings, two
conclusions are obtained. First, the judge's legal reasoning in Decision Number
19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst does not fully reflect the principle of substitute
money payment as mandated by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law
Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, given that the imposition of
substitute money should fundamentally be based on the proceeds of crime
actually received by the perpetrator. Nevertheless, the imposition of substitute
money can be understood as a form of criminal accountability held by the
defendants for the state financial losses arising from their deliberate conduct
in carrying out the procurement process of the Artemis Satellite in a manner
inconsistent with applicable goods/services procurement procedures. Second, the
current regulation of substitute money, when examined from the perspective of
law enforcement as proposed by Soerjono Soekanto, has not proven effective as
an instrument for recovering state financial losses, due to factors relating to
the law itself, law enforcement officers, facilities or infrastructure,
community, and legal culture. Therefore, future regulation of substitute money needs
to be directed toward legal reform through amendment of Article 18 paragraph
(2) of the aforementioned law and reform the guidelines for the imposition of
substitute money.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara / Corruption Crime, Substitute Money, Recovery of State Financial Losses