Laporkan Masalah

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Femisida di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Feminis

Zabrina Clarissa Al Faiqah, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia terhadap femisida berdasarkan KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi arah kebijakan formulasi femisida pada masa mendatang dengan menggunakan perspektif teori hukum feminis.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber untuk memperkaya analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif.


Hasil penelitian menghasilkan dua temuan utama. Pertama, kelemahan kebijakan formulasi dalam hukum positif saat ini menyebabkan sistem hukum belum mampu membedakan femisida dengan pembunuhan biasa. Kondisi ini terjadi karena belum diakuinya femisida sebagai pembunuhan berbasis gender yang memiliki karakteristik khusus, yaitu motif gender, relasi kuasa, dan pola eskalasi kekerasan yang mendahului. Akibatnya, pembunuhan terhadap perempuan masih dipandang secara netral tanpa mempertimbangkan karakteristik tersebut, sehingga menghambat identifikasi dan upaya pencegahan femisida. Kedua, atas dasar kelemahan tersebut, pada masa mendatang diperlukan perumusan femisida sebagai pembunuhan berbasis gender yang ditandai oleh karakteristik tersebut. Perumusan tersebut dapat diawali melalui pembentukan regulasi internal pada lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dengan mengadopsi model pengaturan femisida di Meksiko dan UN Women model protokol sebagai pedoman teknis penanganan perkara femisida di Indonesia.

This research aims to analyze and review the weaknesses of Indonesia's criminal law formulation policy regarding femicide as reflected in the Criminal Code (KUHP), The Elimination of Domestic Violence Law (UU PKDRT), Indonesia Anti Sexual Violence Law (UU TPKS), and New National Criminal Code (KUHP Nasional). This research also aims to formulate recommendations for future defining femicide policies from the perspective of feminist legal theory.


This research is a normative legal research using statutory, case, and comparative approaches. The research is based on secondary data obtained through library research of primary and secondary legal materials, supplemented by interviews with experts to enrich the analysis. The data in this research were analyzed using qualitative descriptive form. The conclusions were drawed using deductive methods.


This research has two conclusions. The first conclusion shows that weaknesses in the current legal formulation policy in Indonesia unable to distinguish femicide from homicide. This condition arises from the absence of legal recognition of femicide as a gender-based killing characterized by specific elements, namely gender-based motives, unequal power relations, and patterns of escalating violence preceding the killing. Consequently, the killing of women continues to be treated as a gender-neutral homicide without considering these distinctive characteristic, thereby hindering the identification and prevention of femicide. The second conclusion shows that, in the future, criminal law policy should define femicide as a form of gender based killing. Such a formulation may be initiated through the establishment of internal regulations within law enforcement institutions, while adopting the Mexican femicide model and the UN Women Model Protocol as substantive and technical references for the investigation, prosecution, and adjudication of femicide cases in Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Femisida, Teori Hukum Feminis.

  1. S1-2026-492586-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492586-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492586-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492586-title.pdf