Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Kasus Pengiriman Konten Seksual Tanpa Persetujuan Secara Elektronik (Cyber Flashing) Berdasarkan Perspektif Pelindungan Korban
Daffa Nasyiwamuchti Zaharany, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penanganan kasus cyber flashing sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahap penyelidikan, serta merumuskan rekomendasi peran Kepolisian DIY di masa yang akan datang berdasarkan perspektif pelindungan korban. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus KSBE di DIY dan belum optimalnya penanganan cyber flashing meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menyediakan payung hukum yang komprehensif.
Penelitian ini merupakan penelitian berjenis normatif empiris. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan melalui pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena hukum yang menjadi objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penanganan cyber flashing di Polda DIY terdapat pada tataran struktur hukum dan budaya hukum, sementara substansi hukum dinilai telah memadai. Pada tataran struktur hukum, ditemukan ketidakjelasan kewenangan antara Unit PPA dan Subdit Siber, ketidakseragaman dasar hukum yang digunakan di mana penyidik cenderung menerapkan UU ITE atau KUHP dibandingkan UU TPKS sebagai lex specialis systematis, serta kesulitan dalam pembuktian akibat anonimitas pelaku dan keterbatasan personel teknis siber. Pada tataran budaya hukum, korban menghadapi kerentanan berlapis dalam mengikuti proses hukum, diperparah oleh pandangan aparat yang meremehkan dampak cyber flashing. Berdasarkan kerangka victim-centered approach, penanganan cyber flashing seharusnya dilakukan secara primair oleh Unit PPA dengan dasar hukum UU TPKS, disertai peningkatan kapasitas aparat, penguatan sistem pendampingan korban, dan pembenahan budaya hukum secara sistematis.
This research aims to analyze the challenges in handling cyber flashing cases as a form of Electronic-Based Sexual Violence (KSBE) at the Yogyakarta Special Region Regional Police (Polda DIY) during the investigation stage, and to formulate recommendations for Polda DIY's future role based on a victim protection perspective. The urgency of this research is driven by the increasing number of KSBE cases in DIY and the suboptimal handling of cyber flashing despite the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which provides a comprehensive legal framework.
This research is normative-empirical in nature, utilizing both primary and secondary data sources. The research location at the Yogyakarta Special Region Regional Police. The collected data were analyzed qualitatively and presented through a descriptive approach to explain the legal phenomena under study.
The findings reveal that the challenges in handling cyber flashing at Polda DIY lie within the legal structure and legal culture components, while the legal substance is deemed adequate. Within the legal structure, ambiguity exists in jurisdiction between the Women and Children Protection Unit (PPA) and the Cyber Sub-Directorate, inconsistency in the legal basis applied where investigators tend to use the Electronic Information and Transactions Law or the Criminal Code rather than UU TPKS as lex specialis systematis, and difficulties in digital evidence collection due to perpetrator anonymity and limited certified cyber personnel. Within the legal culture, victims face multilayered vulnerabilities in following legal proceedings, compounded by law enforcement officers' tendency to underestimate the impact of cyber flashing. Based on the victim-centered approach framework, cyber flashing cases should primarily be handled by the PPA Unit under UU TPKS, accompanied by enhanced officer capacity, strengthened victim assistance systems, and systematic legal culture reform.
Kata Kunci : Cyber Flashing, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Penyelidikan, Pelindungan Korban, UU TPKS.