August 2025 Indonesian Protests: Who Do You Call When the State Terrorizes?
Najya Hani Assegaf, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Skripsi ini menganalisis apakah respons Pemerintah Indonesia terhadap demonstrasi nasional pada Agustus 2025 memenuhi kualifikasi sebagai terorisme negara serta mengidentifikasi mekanisme hak asasi manusia internasional yang paling layak diakses oleh para korban. Dengan menggunakan kerangka analisis Gurr, yang meliputi kriteria Pola, Persetujuan Negara, dan Tujuan Komunikatif yang Lebih Luas, serta tiga belas hipotesis mengenai kondisi yang melahirkan terorisme negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah memiliki karakteristik terorisme negara. Meskipun dipicu oleh peristiwa politik tertentu, pelaksanaannya mencerminkan struktur represif yang telah mengakar sejak era Orde Baru. Penelitian ini juga mengevaluasi mekanisme HAM berbasis Piagam PBB, perjanjian internasional, dan regional, serta menemukan bahwa mekanisme yang dapat diakses tanpa persetujuan Indonesia hanya menghasilkan rekomendasi yang tidak mengikat, sedangkan upaya memperoleh pemulihan yang mengikat bergantung pada persetujuan negara yang belum diberikan. Oleh karena itu, jalur yang paling layak bagi korban adalah partisipasi dalam Universal Periodic Review 2027 dan komunikasi kepada Special Procedures, disertai rekomendasi agar Indonesia meratifikasi OP-ICCPR dan OPCAT sebagai reformasi jangka panjang.
This thesis examines whether the Indonesian Government’s response to the nationwide August 2025 demonstrations constitutes state terrorism and identifies the most viable international human rights mechanisms available to victims. Using Gurr’s framework, comprising the criteria of Pattern, State Approval, and Broader Communicative Intent, together with his thirteen hypotheses on the conditions fostering state terrorism, the study concludes that the government’s response aligns with the characteristics of state terrorism. While the crackdown was triggered by a specific political event, its implementation reflected entrenched repressive structures inherited from the New Order. The thesis further evaluates Charter-based, treaty-based, and regional human rights mechanisms, finding that procedures accessible without Indonesia’s consent are limited to non-binding recommendations, whereas binding remedies depend on state acceptance that has not been granted. It concludes that the most viable avenue for victims is participation in the 2027 Universal Periodic Review alongside Special Procedures communications, while recommending Indonesia’s ratification of OP-ICCPR and OPCAT as long-term reforms.?
Kata Kunci : state terrorism, international human rights, international law.