Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Pelindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta
ANGGITA NURISNAINI HIDAYAH, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan destruktif yang mencakup ranah domestik hingga digital, dengan tren kasus yang meningkat sebesar 55,5% di Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Kondisi tersebut diperparah oleh birokrasi yang kaku dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang berisiko memicu reviktimisasi pada anak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mekanisme pelindungan anak korban kekerasan seksual oleh KPAID Kota Yogyakarta serta menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penerapannya di lapangan.
Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan analisis adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Kota Yogyakarta terwujud melalui sinergi fungsional antara KPAID sebagai pintu triase dan pengawas, dengan UPT PPA Kota Yogyakarta yang menangani intervensi klinis bagi korban. Kedua, kendala kelembagaan dan birokrasi diatasi melalui koordinasi informal yang bergerak cepat. Kendala teknis dan infrastruktur diselesaikan melalui percepatan visum serta evakuasi ke shelter. Kendala aparatur ditangani melalui advokasi yudisial yang intensif. Adapun kendala sosiokultural berupa budaya diam diatasi lewat edukasi preventif berbasis komunitas. Penelitian juga ini merekomendasikan penguatan prosedur operasional, fleksibilitas anggaran, serta keberlanjutan layanan pemulihan korban.
Sexual violence against children is a destructive crime that spans from the domestic to the digital sphere, with a 55.5% increase in reported cases in Yogyakarta City in 2024. This situation is exacerbated by rigid bureaucracy and weak interagency coordination, which risk triggering revictimization of child victims. This study aims to examine the implementation of the principle of the best interests of the child in the mechanisms for protecting child victims of sexual violence by the Yogyakarta City Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID) and to analyze efforts to overcome the obstacles that arise in its application in the field.
The research method used by the author in conducting this analysis is a descriptive, normative-empirical legal research method. Primary data were obtained through interviews with informants and respondents, while secondary data were obtained from a literature review and analyzed qualitatively.
Research results indicate: First, the implementation of the principle of the best interests of the child in Yogyakarta City is realized through functional synergy between the KPAID—acting as a triage point and oversight body—and the Yogyakarta City UPT PPA, which handles clinical interventions for victims. Second, institutional and bureaucratic obstacles are overcome through rapid, informal coordination. Technical and infrastructure obstacles were resolved by expediting medical examinations and evacuations to shelters. Administrative obstacles were addressed through intensive judicial advocacy. Sociocultural obstacles, such as the culture of silence, were overcome through community-based preventive education. This study recommends strengthening operational procedures, ensuring budget flexibility, and ensuring the sustainability of victim recovery services.
Kata Kunci : Pelindungan Anak, KPAID Kota Yogyakarta, Kekerasan Seksual, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak