Laporkan Masalah

Problematika Pemenuhan Hak Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta

Irnandini Putri Imroatus Sholihah, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR)., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dinas Sosial dan P2TPAKK Rekso Dyah Utami, serta merumuskan model ideal pemenuhan hak rehabilitasi bagi korban di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait, serta studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Sosial, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, dan instansi terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi dan rekomendasi dalam pemenuhan hak rehabilitasi korban TPPO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi korban TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta telah didukung oleh kerangka regulasi dan kelembagaan yang relatif komprehensif melalui layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, psikologis, bantuan hukum, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, perbedaan tingkat komitmen lembaga, belum tersedianya sistem pendataan terpadu berbasis single entry point, serta keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini menawarkan model ideal pemenuhan hak rehabilitasi yang menempatkan Gugus Tugas TPPO sebagai pusat layanan terpadu (one gate service) melalui penguatan koordinasi, integrasi data, harmonisasi regulasi, dan optimalisasi sumber daya guna mewujudkan pemulihan korban yang berkelanjutan dan berperspektif korban.

This research aims to examine the implementation of the fulfillment of rehabilitation rights for victims of Trafficking in Persons (TIP) for the purpose of sexual exploitation in the Special Region of Yogyakarta by the Social Affairs Office and P2TPAKK Rekso Dyah Utami, as well as to formulate an ideal model for the fulfillment of rehabilitation rights for such victims in the future.

This research employs a prescriptive normative-empirical legal research method using a qualitative approach. The research data were obtained through library research involving the examination of legislation, legal literature, and relevant documents, as well as field research conducted through interviews with the Social Affairs Office, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, and other relevant stakeholders. The collected data were subsequently analyzed qualitatively to formulate legal arguments and recommendations concerning the fulfillment of rehabilitation rights for victims of trafficking in persons.

The findings reveal that the fulfillment of rehabilitation rights for victims of trafficking in persons in the Special Region of Yogyakarta has been supported by a relatively comprehensive regulatory and institutional framework through the provision of social, health, psychological, legal, empowerment, and social reintegration services. Nevertheless, its implementation continues to encounter several challenges, including regulatory fragmentation, inadequate inter-agency coordination, disparities in institutional commitment, the absence of an integrated data management system based on a single-entry point, and limitations in budget allocation, human resources, and rehabilitation facilities. Accordingly, this research proposes an ideal model for the fulfillment of rehabilitation rights by positioning the Anti-Trafficking Task Force as an integrated service center (one-gate service) through strengthened inter-agency coordination, integrated data management, regulatory harmonization, and resource optimization to ensure sustainable and victim-centered recovery.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Rehabilitasi Korban, Pemulihan Berperspektif Korban, Indonesia.

  1. S1-2026-505540-abstract.pdf  
  2. S1-2026-505540-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-505540-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-505540-title.pdf