Problematika Pemenuhan Hak Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta
Irnandini Putri Imroatus Sholihah, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR)., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi pemenuhan hak rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta
oleh Dinas Sosial dan P2TPAKK Rekso Dyah Utami, serta merumuskan model ideal
pemenuhan hak rehabilitasi bagi korban di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif-empiris yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait, serta studi
lapangan melalui wawancara dengan Dinas Sosial, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, dan
instansi terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
kualitatif untuk menghasilkan argumentasi dan rekomendasi dalam pemenuhan hak
rehabilitasi korban TPPO.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi korban TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta telah didukung oleh kerangka regulasi dan kelembagaan yang relatif komprehensif melalui layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, psikologis, bantuan hukum, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, perbedaan tingkat komitmen lembaga, belum tersedianya sistem pendataan terpadu berbasis single entry point, serta keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini menawarkan model ideal pemenuhan hak rehabilitasi yang menempatkan Gugus Tugas TPPO sebagai pusat layanan terpadu (one gate service) melalui penguatan koordinasi, integrasi data, harmonisasi regulasi, dan optimalisasi sumber daya guna mewujudkan pemulihan korban yang berkelanjutan dan berperspektif korban.
This research aims to examine the implementation of the fulfillment
of rehabilitation rights for victims of Trafficking in Persons (TIP) for the
purpose of sexual exploitation in the Special Region of Yogyakarta by the
Social Affairs Office and P2TPAKK Rekso Dyah Utami, as well as to formulate an
ideal model for the fulfillment of rehabilitation rights for such victims in
the future.
This research employs a prescriptive normative-empirical legal
research method using a qualitative approach. The research data were obtained
through library research involving the examination of legislation, legal
literature, and relevant documents, as well as field research conducted through
interviews with the Social Affairs Office, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, and other
relevant stakeholders. The collected data were subsequently analyzed
qualitatively to formulate legal arguments and recommendations concerning the
fulfillment of rehabilitation rights for victims of trafficking in persons.
The findings reveal that the fulfillment of rehabilitation rights for victims of trafficking in persons in the Special Region of Yogyakarta has been supported by a relatively comprehensive regulatory and institutional framework through the provision of social, health, psychological, legal, empowerment, and social reintegration services. Nevertheless, its implementation continues to encounter several challenges, including regulatory fragmentation, inadequate inter-agency coordination, disparities in institutional commitment, the absence of an integrated data management system based on a single-entry point, and limitations in budget allocation, human resources, and rehabilitation facilities. Accordingly, this research proposes an ideal model for the fulfillment of rehabilitation rights by positioning the Anti-Trafficking Task Force as an integrated service center (one-gate service) through strengthened inter-agency coordination, integrated data management, regulatory harmonization, and resource optimization to ensure sustainable and victim-centered recovery.
Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Rehabilitasi Korban, Pemulihan Berperspektif Korban, Indonesia.