Laporkan Masalah

Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan (PPP) dalam hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji potensi penerapan PPP dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, terdapat problematika dalam pengaturan PPP pada Pasal 328 KUHAP. Pengaturan yang ada saat ini masih menyisakan berbagai kekosongan norma, antara lain berkaitan dengan parameter bagi penuntut umum untuk menyetujui permohonan PPP, jangka waktu PPP, tata cara interaksi antar APH, dan pengawasan pelaksanaan PPP. Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa PPP memiliki potensi untuk diterapkan dalam perkara TPPU yang dilakukan oleh korporasi karena mampu mendorong kerja sama pelaku dalam mengungkap tindak pidana dan menelusuri aset hasil kejahatan, meningkatkan efektivitas pemulihan aset, mengurangi beban aparat penegak hukum, serta mendorong penerapan program kepatuhan dan perbaikan tata kelola korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur PPP secara lebih rinci dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas penerapannya dalam penegakan hukum TPPU oleh korporasi di Indonesia.

This research aims to analyze the regulatory issues concerning Deferred Prosecution Agreements (DPAs) within the Indonesian criminal procedure system and to examine the potential application of DPAs in corporate money laundering cases in Indonesia. 

This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research relies on secondary data obtained through library research on legislation, legal literature, journal articles, and other relevant legal materials, which are then analyzed qualitatively using a deductive method.

The results of this research reveal that, first, there are several regulatory issues concerning DPAs under Article 328 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The existing provision still contains various legal gaps, particularly regarding the criteria for public prosecutors to approve DPA applications, the duration of DPAs, procedures for coordination among law enforcement agencies, and mechanisms for supervising DPA implementation. Second, the research finds that DPAs have significant potential to be applied in corporate money laundering cases, as they can encourage offenders' cooperation in uncovering criminal offenses and tracing criminal assets, enhance the effectiveness of asset recovery, reduce the workload of law enforcement agencies, and promote corporate compliance programs and improvements in corporate governance. Therefore, it is necessary to establish implementing regulations that govern DPAs in a more detailed and comprehensive manner to ensure legal certainty, accountability, and the effective application of DPAs in the enforcement of laws against corporate money laundering in Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian Penundaan Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korporasi, Mekanisme Alternatif Penuntutan / Deferred Prosecution Agreement, Money Laundering, Corporate Crime, Alternative Prosecution Mechanism

  1. S1-2026-498801-abstract.pdf  
  2. S1-2026-498801-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-498801-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-498801-title.pdf