Ketahanan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga Keuangan di tingkat desa :: Kasus LPD Desa Adat Kuta Kec. Kuta Kab. Badung

WISWABAJRA, Ida Bagus, Dr. Samsubar Saleh, MA

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didasari dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002. Adapun pembentukan LPD memiliki tujuan, yang secara mendasar bertujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan dalam usaha lebih memberdayakan masyarakat Desa Adat. Melihat demikian ketatnya persaingan dunia perbankan dalam era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan LPD sebagai sebuah lembaga keuangan sejenis bank yang bersifat tradisional, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam kesempatan ini penulis mengambil sebuah kasus yakni LPD Desa Adat Kuta. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahan; Mengapa LPD Desa Adat Kuta dapat survive dari persaingan dunia perbankan ? Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memaparkan apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan ada 3 (tiga) hal yang sangat dominan mempengaruhi LPD Desa Adat Kuta untuk dapat survive. Ketiga hal dimaksud antara lain kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kepemimpinan, penulis melihat kepala LPD sudah memiliki kemampuan manajerial yang baik, dan sudah memiliki pola pikir manajemen stratejik. Di samping itu, kepemimpinan di LPD Desa Adat Kuta, ditentukan oleh tingkat pendidikan formal pengurus dan kemampuan pengurus untuk melakukan aturan yang berlaku. Dari sisi pendidikan yang dimiliki karyawan adalah dari SLTA atau sederajat sampai Pasca Sarjana. Perbedaan jenjang pendidikan yang tidak terlalu jauh memberikan kemudahan dalam menyatukan persepsi guna pencapaian kemajuan organisasi. Kemampuan melaksanakan aturan yang berlaku, menyebabkan tingkat disiplin yang dimiliki karyawan semakin tinggi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan organisasi. Partisipasi masyarakat Desa Adat Kuta terhadap LPD, sudah baik sekali. Hal ini ditunjukkan melalui rapat yang merupakan media antara Badan Pengurus dengan masyarakat dalam penyampaian informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam Badan Pengawas LPD sebagai lembaga kontrol terhadap kinerja LPD. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan motto LPD “Pelayanan Dekat dan Merakyat”, diimplementasikan dengan sistem pelayanan jemput bola yang melibatkan 26 orang petugas lapangan/kolektor, dan pembentukan Kantor Cabang Pembantu, guna memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan LPD. Sebagai saran dari penulis, untuk tetap dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan dunia perbankan seperti sekarang ini, hendaknya bimbingan dan pelatihan Perbankan lebih banyak diadakan. Selain itu, walaupun sudah ada Badan Pengawas sebagai lembaga kontrol, hendaknya audit dari lembaga independent, seperti jasa akuntan publik sangat diperlukan juga dalam hal pengawasan.

The establishment of Local Credit Agency at the village level, known as Lembaga Perkereditan Desa (LPD) as a locally financial institution that belongs to Desa Adat in Bali is based on Balinese regional law (Peraturan Daerah Propinsi Bali) No 2/1988 and then renewed by Peraturan Daerah Propinsi Bali No 8/2002. The establishment of LPD has many purposes which are basically aims to encourage the economic development and to empower the community in the villages (Desa Adat) Regarding the tight competition in banking sector in the globalization era, the existence of LPD as a typically banking institution in traditional way has rapidly developed. In this thesis I take a case of LPD Desa Adat Kuta as an example to answer the question of why LDP Desa Adat kuta can be exist until now days. In this thesis I use the descriptive qualitative method to describe what exactly happened in the field. And for the data compiling, beside using observation technique, I also interviewed certain competent sources such as the Bendesa Adat, The Head of LPD, Kelihan Adat across the Desa Adat Kuta. From the field research I found three (3) dominant things that influence the existence an development of LPD Desa Adat Kuta. Firstly, The Leadership. In this case I found that the head of LPD has already had good managerial skills and strategic management vision. The leadership of LPD Desa Adat Kuta determined by the formal education level of its board members and the ability of the board to obey the rules. The education level range of the board are high school to post graduate. The limited diversity of their education level allow them to unite their perceptions to achieve the organizational goals. The ability to obey the rule will increase the disciple of the staffs so it can enable them to minimize the violation of the rule and power abuses. Secondly, Community Participation. In this case, the community participation in Desa Adat Kuta to the LPD is considerably high. It is proven by the meeting held by the board and community of Desa Adat Kuta as a medium to share information. It is also seen by the involvement of the community in the LPD’s Supervision Board as a control institution to the performance of the LPD. Thirdly, The Services To The Community. According to its motto “Close To The People Services” (Pelayanan Dekat Dan Merakyat), its services to the community is implemented by door to door services with 26 collectors and the set of branch office to enable people to access their services. As a suggestion, in order to keep the development of LPD amid the high competition in the banking sector, it is important to held more Banking and Financial Management Training programs and also beside the control board, it is necessary to have an independent auditor to audit the financial situation of the LPD

Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa,Ketahanan