Laporkan Masalah

Puff, Toss, and Repeat: A Law and Economics Analysis for Prohibiting Disposable Vape in Indonesia

William Alexander, I Gusti Agung Made Wardana, SH, LL.M.,Ph.D

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji regulasi limbah rokok elektrik sekali pakai (disposable vape) di Indonesia melalui kerangka analisis ekonomi hukum berbasis efisiensi. Analisis bertolak dari pengamatan bahwa disposable vape terklasifikasi sebagai sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun pada tahap hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, serta sebagai limbah B3 pada tahap hilir Ketika memasuki tempat pengolahan limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Terlepas dari komprehensifnya tanggung jawab yang ditetapkan, internalisasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh limbah disposable vape tidak efisien karena kewajiban-kewajibannya salah dialokasikan secara struktural. Produsen menanggung kewajiban yang tidak disertai mekanisme penegakan yang efektif, sementara konsumen menanggung kewajiban yang mustahil untuk dilakukan penegakan dalam skala besar.


Pada bagian analisis ekonomi hukum, Peneliti menerapkan kriteria efisiensi Kaldor-Hicks dan rational deterrence theory oleh Gary Becker untuk memperlihatkan bahwa instrumen korektif dalam ekonomi hukum tidak dapat digunakan karena eksternalitas merupakan keniscayaan dari desain produk disposable vape. Penelitian ini menyimpulkan pelarangan sebagai solusi yang paling efisien.

This research examines the regulation of disposable vape waste in Indonesia through an efficiency-based law and economics framework. The analysis proceeds from the observation that disposable vapes falls under classification of waste containing hazardous materials upstream under Government Regulation No. 27 of 2020 and MoEF Regulation No. 9 of 2024, and as hazardous waste downstream once their components enter a licensed facility under Government Regulation No. 22 of 2021. Despite this formal comprehensiveness, the existing legal framework fails to internalize the negative externalities generated by disposable vape waste because its obligations are structurally misallocated: producers, as the lowest cost avoiders, bear obligations that carry no effective enforcement mechanism, while consumers, as the most expensive cost avoiders, bear obligations that are practically impossible to enforce at scale.

The law and economics analysis section uses the Kaldor-Hicks efficiency criterion and Gary Becker's rational deterrence model in establishing that the regulatory failure is not remediated by conventional corrective instrument because negative externality is inseparable from the design features that give the product its market value. This research concludes that prohibition is the efficient regulatory outcome when conventional instruments have been exhausted.

Kata Kunci : disposable vape, electronic waste, law and economics, KaldorHicks efficiency, extended producer responsibility, lowest cost avoider,

  1. S1-2026-497751-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497751-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497751-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497751-title.pdf