Mandating Mediation in Investor-State Dispute Settlement
Sabina Kirana Zildji, Ibrahim Hanif, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) secara tradisional mengandalkan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah. Namun, meningkatnya kekhawatiran terkait legitimasi, biaya, lamanya proses, dan sifat kontradiktif dari arbitrase investor-negara telah mendorong meningkatnya minat terhadap Investor-State Mediation (“ISM”) sebagai bagian dari pembahasan reformasi ISDS yang sedang berlangsung. Terlepas dari perkembangan ini, kemungkinan untuk mengintegrasikan ISM sebagai prasyarat wajib untuk arbitrase masih relatif belum banyak dieksplorasi.
Penelitian hukum ini mengkaji apakah ISM dapat diintegrasikan sebagai prasyarat wajib untuk arbitrase dalam kerangka ISDS dan mengidentifikasi tantangan yang timbul dari integrasi tersebut. Menggunakan metode penelitian doktrinal kontekstual, penelitian ini menganalisis International Investment Agreements (“IIAs”), yurisprudensi arbitrase, laporan institusional, dan komentar akademis terkait prasyarat arbitrase dan mediasi dalam ISDS.
Penelitian ini menemukan bahwa ISM wajib secara hukum dimungkinkan dalam kerangka ISDS yang berlaku saat ini, sepanjang IIAs mengandung bahasa perjanjian yang jelas dan tidak ambigu yang menetapkan mediasi sebagai tahapan prosedural wajib sebelum arbitrase. Namun, implementasi ISM wajib tetap bergantung pada penyusunan perjanjian, penafsiran majelis arbitrase, dan pertimbangan kebijakan yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kekhawatiran terkait otonomi pihak, kesesuaian, penegakan, dan efisiensi prosedural terus menimbulkan tantangan, kekhawatiran tersebut tidak serta-merta menghalangi integrasi ISM wajib ke dalam ISDS. Pada akhirnya, ISM wajib merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan bagi negara-negara untuk mendorong penyelesaian sengketa investor-negara yang lebih awal dan kurang bersifat adversarial.
Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) has traditionally relied on international arbitration as the primary mechanism for resolving disputes between foreign investors and host states. However, growing concerns regarding the legitimacy, cost, duration, and adversarial nature of investor-state arbitration have contributed to increasing interest in investor-state mediation (“ISM”) as part of ongoing ISDS reform discussions. Despite this development, the possibility of integrating ISM as a mandatory precondition to arbitration remains relatively underexplored.
This legal research examines whether ISM can be integrated as a mandatory precondition to arbitration within the ISDS framework and identifies the challenges arising from such integration. Using a contextual doctrinal research method, this research analyses International Investment Agreements (“IIAs”), arbitral jurisprudence, institutional reports, and scholarly commentary relating to preconditions to arbitration and mediation in ISDS.
This research finds that mandatory ISM is legally feasible within the current ISDS framework, provided that IIAs contain clear and unambiguous treaty language establishing mediation as a compulsory procedural step prior to arbitration. However, the implementation of mandatory ISM remains dependent on treaty drafting, tribunal interpretation, and broader policy considerations. This research further finds that while concerns regarding party autonomy, suitability, enforcement, and procedural efficiency continue to pose challenges, these concerns do not necessarily prevent the integration of mandatory ISM into ISDS. Ultimately, mandatory ISM represents a possible mechanism through which states may encourage earlier and less adversarial settlement of investor-state disputes.
Kata Kunci : Investor-State Dispute Settlement, Investor-State Mediation, preconditions to arbitration.