Laporkan Masalah

Extended Producer Responsibility as Commercial Legal Architecture: A Comparative Analysis of Producer Responsibility Organization Governance and Enforceable Payment Flows in European Union and Indonesian Law

Theresia Averina Florentina, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Indonesia's post-consumer plastic recycling rate remains at 22%, with current Extended Producer Responsibility (EPR) contributions covering only 4.5% of packaging waste management. This implementation gap reflects a failure to design EPR as commercial legal architecture capable of producing enforceable payment flows for recycling operators. This research compares the EPR legal frameworks of Portugal and the Netherlands with Indonesia's framework, addressing two questions: (i) how the EPR legal frameworks of Portugal and the Netherlands govern Producer Responsibility Organizations (PROs) as commercial legal entities to ensure enforceable payment flows for recycling operators, and (ii) what law reforms Indonesia should adopt to establish an enforceable EPR system for plastic packaging waste management and recycling services.

This research employs a normative-juridical method with a comparative approach, analyzing primary and secondary legal sources through a corporate, competition law, and commercial contract lens.

The research finds that Portugal and the Netherlands employ structurally distinct mechanisms (administrative licensing under Decreto-Lei n.º 152-D/2017 versus the Dutch erga omnes ABBO declaration), yet converge on four architectural principles: legal entity status with continuing authorization, mandatory written contracts at both payment tiers, transparent and independently audited fee pool governance, and graduated sanctions through multiple channels. Indonesia's framework exhibits comprehensive gaps across all four dimensions, rooted in the absence of an implementing regulation establishing the institutional architecture of producer responsibility: Government Regulation No. 81 of 2012 and MoEF Regulation No. P.75/2019 address producer waste reduction roadmap obligations, but neither establishes the PRO governance, protected fee pool, mandatory payment contracts, or graduated sanctions identified in this thesis as necessary conditions for an enforceable EPR system. Proposed reforms comprise licensing-based PRO authorization through a Government Regulation, the Foundation (Yayasan) under Law No. 16/2001 jo. Law No. 28/2004 as the PRO legal form, mandatory contracts supported by an independent Registry Unit, a phased tariff with the incremental principle, and a combined financial guarantee and statutory reserve, sequenced through three phases: 2025–2027 GR enactment, 2028–2031 statutory amendment, and 2032 onward maturation.

Tingkat daur ulang plastik pasca-konsumsi Indonesia masih 22%, dengan kontribusi Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) saat ini hanya menutupi 4,5?ri pengelolaan sampah kemasan. Kesenjangan implementasi ini mencerminkan kegagalan merancang EPR sebagai arsitektur hukum komersial yang mampu menghasilkan aliran pembayaran yang dapat dipaksakan bagi operator daur ulang. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum EPR Portugal dan Belanda dengan kerangka Indonesia melalui dua pertanyaan: (i) bagaimana kerangka hukum EPR Portugal dan Belanda mengatur Organisasi Tanggung Jawab Produsen (PRO) sebagai entitas hukum komersial untuk menjamin aliran pembayaran bagi operator daur ulang, dan (ii) reformasi hukum apa yang perlu diadopsi Indonesia untuk membentuk sistem EPR yang dapat ditegakkan bagi pengelolaan sampah kemasan plastik dan jasa daur ulang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan, menganalisis sumber hukum primer dan sekunder melalui lensa hukum perusahaan, hukum persaingan usaha, dan kontrak komersial.

Penelitian menemukan bahwa Portugal dan Belanda menggunakan mekanisme yang secara struktural berbeda (lisensi administratif berdasarkan Decreto-Lei n.º 152-D/2017 dan deklarasi erga omnes ABBO Belanda), namun keduanya bertemu pada empat prinsip arsitektural: status badan hukum dengan otorisasi berkelanjutan, kontrak tertulis wajib di kedua tingkat pembayaran, tata kelola kumpulan dana iuran yang transparan dan diaudit secara independen, serta sanksi bertingkat melalui beberapa saluran. Kerangka Indonesia menunjukkan kesenjangan menyeluruh di keempat dimensi tersebut, yang berakar pada tidak adanya peraturan pelaksana yang menetapkan arsitektur kelembagaan tanggung jawab produsen: PP No. 81/2012 dan Permen LHK No. P.75/2019 mengatur kewajiban peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, namun keduanya tidak menetapkan tata kelola Organisasi Tanggung Jawab Produsen (PRO), kumpulan dana yang terlindungi, kontrak pembayaran wajib, maupun sanksi bertingkat yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai syarat yang diperlukan bagi sistem EPR yang dapat ditegakkan. Reformasi hukum yang diusulkan meliputi otorisasi PRO berbasis perizinan melalui Peraturan Pemerintah, Yayasan berdasarkan UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 sebagai bentuk hukum PRO, kontrak wajib yang didukung Unit Pendaftaran independen, tarif bertahap dengan prinsip kenaikan bertahap, serta kombinasi jaminan keuangan dan cadangan wajib, yang dilaksanakan melalui tiga fase: 2025–2027 pemberlakuan PP, 2028–2031 amandemen undang-undang, dan 2032 ke depan pematangan sistem. 

Kata Kunci : Extended Producer Responsibility, Producer Responsibility Organization, Commercial Legal Architecture and Plastic Packaging Waste

  1. S1-2026-497579-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497579-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497579-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497579-title.pdf