Laporkan Masalah

Active-Duty TNI Officers in Civilian Institutions under Article 47 of the 2025 TNI Law: Challenges to Civilian Supremacy

Marva Sadira Suksmoputri, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tren hubungan sipil-militer di Indonesia mencerminkan peran konstitusional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi Undang-Undang TNI 2025, khususnya Pasal 47, yang memungkinkan tentara aktif menduduki posisi sipil, mengancam supremasi sipil, yang merupakan inti dari reformasi demokrasi Indonesia. Sebelumnya, doktrin dwifungsi ABRI mengakar kuatkan kekuasaan militer dalam pemerintahan, yang merusak akuntabilitas. Menghidupkan kembali hal ini melalui Pasal 47 berisiko membalikkan kemajuan demokrasi dan memburamkan batas antara militer dan sipil. Penelitian ini berpendapat bahwa perubahan tersebut membahayakan integritas demokrasi pasca-reformasi dengan melemahkan otoritas dan akuntabilitas sipil. Tesis ini menilai potensi Pasal 47 untuk mengganggu hubungan sipil-militer, meninjau kerangka hukum, dan merekomendasikan peraturan untuk transparansi dan tata kelola. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah pengawasan dan mengusulkan langkah-langkah pengamanan terhadap pencaplokan militer yang tidak terkendali, dengan menegaskan bahwa pemisahan yang tegas antara militer dan sipil sangat penting untuk menjaga tatanan demokrasi Indonesia.

The trends in civil-military relations in Indonesia reflect the constitutional role of the Indonesian National Armed Forces (TNI). The 2025 TNI Law revision, especially Article 47, which allows active-duty soldiers in civilian posts, threatens civilian supremacy, central to Indonesia’s democratic reform. Formerly, the dual function (dwifungsi ABRI) doctrine entrenched military power in governance, eroding accountability. Reviving this via Article 47 risks reversing democratic gains and blurring military-civil boundaries. This research contends that such changes endanger post-reform democratic integrity by weakening civilian authority and accountability. The thesis assesses Article 47’s potential to unbalance civil-military relations, reviews legal frameworks, and recommends regulations for transparency and governance. It examines oversight gaps and proposes safeguards against unchecked military encroachment, ultimately asserting that strict civil-military separation is vital for preserving Indonesia’s democratic order.

Kata Kunci : Pasal 47 Undang-Undang TNI 2025, Hubungan Sipil-Militer, Revisi Undang- Undang TNI, Supremasi Sipil, Dwifungsi ABRI

  1. S1-2026-492270-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492270-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492270-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492270-title.pdf