Politik di Balik Bitcoin: Pertarungan Aktor dan Agenda dalam Pembentukan Aturan Main Bitcoin Periode 2009–2026

Vicky Rian Saputra, Dr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, S.I.P., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Tujuan dari studi ilmiah ini adalah untuk menganalisis bagaimana para aktor dan agenda membentuk aturan main Bitcoin pada periode 2009-2026. Penelitian ini menggali Bitcoin bukan hanya sebagai inovasi teknologi atau aset digital, tetapi sebagai arena politik digital di mana banyak aktor dapat memengaruhi arah perkembangan jaringan tanpa otoritas tunggal. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Tata Kelola Tanpa Pemerintah dan Kerangka Multiple Streams Framework dengan metode kualitatif melalui pendekatan historis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan para aktor dan pengamat Bitcoin. 

Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Bitcoin terjadi dalam tiga fase utama. Fase pertama (2009-2014) ditandai dengan dominasi agenda desentralisasi, yang muncul dari krisis keuangan 2008 dan didukung oleh komunitas cypherpunk dan para pengembang awal. Fase kedua (2015-2017) ditandai dengan konflik Perang Ukuran Blok antara kelompok yang mendukung desentralisasi dan kelompok yang mempromosikan skalabilitas jaringan. Fase ketiga (2018-2026) menyaksikan peningkatan peran pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan global yang mempromosikan agenda regulasi dan institusionalisasi untuk Bitcoin.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan aturan main Bitcoin merupakan hasil interaksi antara masalah yang muncul, solusi yang ditawarkan, dan dinamika politik antaraktor dalam ekosistem Bitcoin. Dalam sistem yang tidak memiliki otoritas tunggal, aktor yang mampu membangun dukungan terhadap agendanya memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi arah perkembangan Bitcoin. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan Bitcoin merupakan proses politik yang berlangsung melalui kontestasi agenda dan distribusi pengaruh dalam sistem tata kelola yang terdesentralisasi.

This study examines how different actors and competing agendas shaped the rules of Bitcoin from 2009 to 2026. While Bitcoin is often studied as a technological innovation or financial asset, this research views Bitcoin as a digital governance system where various actors compete to influence its development. The study uses a qualitative method with a historical approach. Data were collected from the Bitcoin White Paper, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), community archives, academic literature, and interviews with Bitcoin practitioners and observers. The analysis applies the concepts of Governance Without Government and the Multiple Streams Framework (MSF).

The findings show that Bitcoin developed through three major phases. The first phase (2009–2014) was dominated by the agenda of decentralization promoted by Satoshi Nakamoto, the cypherpunk community, and early developers. The second phase (2015–2017) was marked by the Block Size War, a conflict between supporters of decentralization and supporters of network scalability. The third phase (2018–2026) saw increasing involvement from governments, regulators, and financial institutions, leading to new agendas related to regulation and institutional adoption of Bitcoin.

This study concludes that changes in Bitcoin's rules were not driven solely by technological developments. Instead, they resulted from interactions between emerging problems, proposed solutions, and political competition among actors within the Bitcoin ecosystem. The findings demonstrate that Bitcoin's development is not only a technological process but also a political process shaped by changing actors, interests, and agendas over time.

Kata Kunci : Bitcoin, Governance Without Government, Multiple Streams Framework, Desentralisasi