Kontestasi Logika Kelembagaan Dalam Layanan Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak : Studi Kasus Layanan SAPA 129

Mandhalika Cantikarahma, Arie Ruhyanto, S.IP., M.Sc., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Layanan darurat tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme administratif dalam pelayanan publik, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan cepat terhadap masyarakat yang berada dalam situasi krisis. Penelitian ini berangkat dari keresahan terhadap kesenjangan antara idealitas SAPA 129 sebagai layanan darurat nasional bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realitas operasional yang masih mengikuti pola kerja birokrasi reguler. SAPA 129 yang dirancang sebagai layanan respons cepat justru menghadapi berbagai keterbatasan prosedural, koordinasi administratif, dan ritme kerja institusional yang kurang selaras dengan sifat kedaruratan kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi logika birokrasi dan warisan praktik kelembagaan memengaruhi karakter layanan SAPA 129 dalam merespons situasi kekerasan. Menggunakan kerangka teori new institutionalism, path dependency, dan logic of appropriateness, penelitian ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada struktur formal dan desain kebijakan, tetapi juga pada praktik kerja birokrasi dan logika tindakan institusional dalam layanan darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus serta observasi alami melalui metode live in di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dominasi logika kelembagaan yang lain, yaitu logic of consequences dalam praktik birokrasi SAPA 129 yang menghasilkan pola layanan yang lebih administratif dibandingkan responsif terhadap kebutuhan korban. Dari kontestasi praktik birokrasi ini menciptakan path dependency yang dimana telah membatasi fleksibilitas institusional dalam merespons situasi krisis secara cepat dan empatik. Selama dominasi logika birokrasi administratif dan ketidakseimbangan antara logic of consequences dan logic of appropriateness terus berlangsung, SAPA 129 akan tetap berada dalam fase transisi sebagai layanan darurat yang belum sepenuhnya mampu beroperasi secara responsif dan berorientasi pada korban.

Emergency services are no longer understood merely as administrative mechanisms within public service delivery, but as a form of state presence in providing rapid protection for people facing crisis situations. This study examines the gap between the ideal role of SAPA 129 as Indonesia’s national emergency service for women and child victims of violence and its operational reality, which continues to follow regular bureaucratic working patterns. Although designed as a rapid-response service, SAPA 129 faces procedural constraints, administrative coordination challenges, and institutional work rhythms that are often incompatible with the urgent nature of violence cases. This research aims to analyze how bureaucratic logic and institutional legacies shape the character of SAPA 129 in responding to cases of violence. Drawing on the theories of new institutionalism, path dependency, and logic of appropriateness, the study explores not only formal structures and policy design but also bureaucratic practices and institutional logics within emergency service provision. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, the research was conducted through natural observation and a live-in experience at the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection. The findings reveal the predominance of the logic of consequences in SAPA 129’s bureaucratic practices, resulting in service patterns that are more administrative than victim-centered and responsive. This institutional contestation has produced a path dependency that constrains organizational flexibility in responding quickly and empathetically to crisis situations. As long as administrative bureaucratic logic remains dominant and the balance between the logic of consequences and the logic of appropriateness is not achieved, SAPA 129 will continue to operate in a transitional phase and struggle to function as a fully responsive emergency service.

Kata Kunci : SAPA 129, Kekerasan Perempuan dan Anak, New Institutionalism, Path Dependency, Logic of Appropriateness, Pelayanan publik, Pelayanan Darurat.