Strategi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Mandiri Jaya Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Nyemoh Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Nanda Diah Rizqi Nurfenita, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc

2026 | Skripsi | KEHUTANAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaannya.  Keberhasilan pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan kelompok tani hutan, namun KTH Mandiri Jaya di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kelembagaan KTH Mandiri Jaya meliputi aspek keorganisasian, kepemimpinan, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen konflik, dan kegiatan, serta merumuskan strategi pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus.Sementara, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang ditetapkan melalui purposive sampling. Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis Miles dan Huberman untuk menjawab tujuan pertama dan analisis SWOT untuk menjawab tujuan kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kelembagaan KTH Mandiri Jaya telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan yang demokratis, partisipasi anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu belum adanya AD/ART, pertemuan kelompok yang belum rutin, dan KUPS yang belum berfungsi optimal. Berdasarkan analisis SWOT, KTH Mandiri Jaya berada pada Kuadran III (strategi Turn-Around), sehingga strategi pengembangan yang direkomendasikan adalah penyusunan AD/ART, peningkatan intensitas pertemuan kelompok, dan penguatan KUPS sebagai unit usaha untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan HKm. 

Community Forest (HKm) is one of the Social Forestry schemes aimed at improving community welfare while preserving forest sustainability through active community involvement in its management. The success of HKm management is greatly influenced by the institutional strength of forest farmer groups; however, KTH Mandiri Jaya in Nyemoh Village, Bringin Subdistrict, Semarang Regency still faces various institutional challenges that may affect the effectiveness of forest management. Therefore, this study aims to describe the institutional condition of KTH Mandiri Jaya, covering aspects of organization, leadership, institutional capacity building, conflict management, and activities, as well as to formulate institutional development strategies in Community Forest management.

The method used in this study was a case study. Meanwhile, the data collection techniques employed were in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis. Interviews were conducted with informants selected through purposive sampling. The data analysis methods used in this study were the Miles and Huberman analysis to address the first objective and SWOT analysis to address the second objective.

The results of the study indicate that the institutional framework of KTH Mandiri Jaya has been functioning fairly well, as evidenced by a clear organizational structure, democratic leadership, member participation in capacity-building activities, and conflict resolution through deliberation. However, several weaknesses remain, namely the absence of Articles of Association and Bylaws (AD/ART), irregular group meetings, and the Community Unit for Sustainable Development (KUPS) not yet functioning optimally. Based on the SWOT analysis, KTH Mandiri Jaya is in Quadrant III (Turn-Around strategy); therefore, the recommended development strategies are the formulation of Articles of Association and Bylaws, increasing the frequency of group meetings, and strengthening the KUPS as a business unit to support the sustainability of community forest management.

Kata Kunci : kelembagaan, strategi pengembangan, hutan kemasyarakatan; institutional framework, development strategy, community forest