Laporkan Masalah

Kepastian Hukum dan Sinkronisasi Pengaturan Pengecualian Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesnian dan Hiburan: Promosi Budaya Tradisional di kota Yogyakarta.

Veno Aurellia Putri Istanto, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum frasa "promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran" dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sinkronisasi pengaturan pengecualian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas kesenian tradisional dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung data wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran" belum memenuhi asas kepastian hukum karena tidak memiliki definisi yang jelas, mengandung ketidakkonsistenan pengaturan, serta didukung oleh mekanisme dasar pengenaan pajak alternatif yang tidak operasional. Dalam praktiknya, BPKAD Kota Yogyakarta hanya menggunakan indikator "tidak dipungut bayaran" dalam menentukan pengecualian PBJT. Penelitian ini juga menemukan bahwa Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 telah sinkron secara substantif dengan UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023, tetapi belum sinkron secara operasional karena tidak tersedia pedoman penerapan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan norma secara berjenjang untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengaturan pengecualian PBJT atas promosi budaya tradisional.

This study aims to analyze the legal certainty of the phrase “traditional cultural promotion free of charge” as stipulated in Article 22 paragraph (2) letter a of Yogyakarta City Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, as well as the regulatory harmonization of the exemption from Certain Goods and Services Tax on traditional arts with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions on Regional Taxes and Regional Retributions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by interview data obtained from the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of Yogyakarta City.

The findings reveal that the phrase “traditional cultural promotion free of charge” does not satisfy the principle of legal certainty due to the absence of a clear definition, inconsistencies in its regulation, and the existence of an alternative tax base mechanism that is not operational in practice. In its implementation, BPKAD of Yogyakarta City relies solely on the criterion of “free of charge” in determining PBJT exemptions. Furthermore, the study finds that Yogyakarta City Regional Regulation Number 10 of 2023 is substantively harmonized with Law Number 1 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2023, but lacks operational harmonization due to the absence of adequate implementation guidelines. Therefore, regulatory harmonization across different levels of legislation is necessary to ensure legal certainty and the effective implementation of PBJT exemptions for traditional cultural promotion.

Kata Kunci : kepastian hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, kesenian tradisional, promosi budaya tradisional.

  1. S1-2026-502629-abstract.pdf  
  2. S1-2026-502629-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-502629-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-502629-title.pdf