Analisis Spatial-fix pada PSN Food Estate dan Reorganisasi Model Dominasi Struktural Negara di Papua Selatan

Jeremia Juan, Arie Ruhyanto, S.IP., M.Sc., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Merauke, Papua Selatan, telah menjadi lokus implementasi proyek pangan strategis nasional Indonesia sejak era kolonial, mencerminkan pola berulang dari ekspansi agraria yang meminggirkan masyarakat adat. Secara empiris, kegagalan Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) – yang menargetkan 1,14 juta hektar namun gagal secara produktif dan memicu perampasan hak ulayat suku Malind-Anim – tidak menghasilkan evaluasi paradigma. Sebaliknya, negara meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dengan target 2,29 juta hektar, disertai sentralisasi kewenangan melalui KPPIP, amandemen UU Otonomi Khusus Papua No.2 Tahun 2001 yang menghapus instrumen proteksi hak adat, dan militerisasi lapangan melalui Yonif Teritorial Pembangunan. Artikel ini menggunakan kerangka Spatial-fix dan de-risking sebagai pisau analisis, dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dalam proyek PSN Food Estate dengan cakupan perkembangan pembangunan pasca MIFEE untuk menjawab pertanyaan: bagaimana rekonsolidasi kekuatan negara berlangsung dalam transisi dari MIFEE menuju Food Estate. Temuan menunjukkan bahwa revisi regulasi berlapis, kekosongan hukum RTRW pasca pemekaran Provinsi Papua Selatan, konsolidasi sembilan dari sepuluh perusahaan tebu dalam konsorsium oligarki, serta pelibatan militer secara sistematis mengalihkan risiko investasi dari swasta kepada publik dan masyarakat adat. Artikel ini berargumen bahwa transformasi MIFEE menjadi PSN Food Estate merupakan bentuk dari rekonsolidasi kekuatan negara – bukan sekedar pergantian nomenklatur – di mana negara beralih dari regulator menjadi fasilitator aktif akumulasi kapital melalui mekanisme de-risking yang meremodel instrumen kebijakan secara berlapis. Temuan ini berkontribusi pada literatur politik agraria dengan menunjukkan bahwa pola Fail-forward Neoliberal di wilayah perbatasan Indonesia menghasilkan konsekuensi sosial dan ekologis yang terstruktur secara politis, bukan sekedar kegagalan teknis implementasi.

Merauke, South Papua, has been the locus of Indonesia’s national strategic food projects since the colonial era, reflecting a recurring pattern of agrarian expansion that marginalizes indigenous communities. Empirically, the failure of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)—which targeted 1.14 million hectares but failed to be productive and triggered the seizure of the Malind-Anim tribe’s customary rights—did not result in a paradigm shift. Instead, the state launched the National Strategic Project (PSN) Food Estate with a target of 2.29 million hectares, accompanied by the centralization of authority through the KPPIP, an amendment to Papua’s Special Autonomy Law No. 2 of 2001 that removed instruments protecting customary rights, and the militarization of the field through the Territorial Development Infantry Battalion. This article employs the Spatial-fix and de-risking frameworks as analytical tools, using a qualitative discourse analysis approach to examine legal documents, policies, and research reports to address the question: how does the state’s power consolidation unfold in the transition from MIFEE to the Food Estate? Findings indicate that layered regulatory revisions, legal vacuums in the Regional Spatial Plan (RTRW) following the division of South Papua Province, the consolidation of nine out of ten sugarcane companies into an oligarchic consortium, and the systematic involvement of the military shift investment risks from the private sector to the public and indigenous communities. This article argues that the transformation of MIFEE into the PSN Food Estate constitutes a form of state power reconsolidation—not merely a change in nomenclature—in which the state shifts from being a regulator to an active facilitator of capital accumulation through de-risking mechanisms that remodel policy instruments in a layered manner. These findings contribute to the literature on agrarian politics by demonstrating that the “Fail-forward Neoliberal” pattern in Indonesia’s border regions produces politically structured social and ecological consequences, rather than merely technical failures in implementation.

Kata Kunci : PSN Food Estate, de-risking, konflik agraria, dominasi negara, Papua