Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Wisata Tracking di Kawasan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kulon Progo

Eka Fatimatussahra, 3. Dr. Ir. Wiyono, S.Hut., M.Si., IPU.

2026 | Tugas Akhir | D4 PENGELOLAAN HUTAN

Keterbatasan ruang ekonomi masyarakat akibat pembatasan pemanfaatan hutan serta stagnasi sektor wisata pasca pandemi Covid-19 mendorong Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) untuk menginisiasi unit usaha baru berupa wisata tracking Wilissari. Wisata tracking ini dikelola oleh lembaga baru yang merupakan aliansi dari beberapa KTHKm. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sekaligus merumuskan strategi penguatan kelembagaan pengelolaan wisata tracking Wilissari. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan secara mendasar dihambat oleh keterbatasan legalitas, aturan formal, dan kapasitas pengelola, namun berpeluang besar untuk diwujudkan dengan kekuatan modal sosial, dukungan kebijakan pemerintah, serta kemitraan strategis. Strategi penguatan yang relevan diarahkan pada transformasi tata kelola informal menjadi legal-formal sebagai fondasi utama, yang diperkuat melalui optimalisasi kolaborasi multipihak guna mengatasi keterbatasan teknis dan finansial demi menjamin keberlanjutan pengelolaan.

The community’s limited economic space due to forest utilization restrictions, coupled with the post-pandemic stagnation of the tourism sector, has driven Community Forestry Groups (KTHKm) to initiate a new business unit, namely the Wilissari tracking tourism. This tracking tourism is managed by a new institution established through an alliance of several KTHKm. Therefore, this study aims to identify influential factors while formulating institutional strengthening strategies for Wilissari tracking tourism management. A descriptive qualitative method utilizing SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis was employed. The results indicate that institutional strengthening is fundamentally hindered by limited legality, formal regulations, and managerial capacity; however, it holds substantial potential for realization driven by strong social capital, supportive government policies, and strategic partnerships. The relevant strengthening strategy focuses on transforming informal governance into a legal-formal structure as the core foundation, reinforced by optimizing multi-stakeholder collaboration to overcome technical and finansial constraints and ensure sustainable management.

Kata Kunci : Tata Kelola, Hutan Lindung, Ekowisata, Kelompok Tani, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Wilayah