PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA III GUNUNG MERAPI DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN
Razan Azharamadhani Arif, Surani Hasanati, S.Si, M.Sc.
2026 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH
Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi di Kabupaten
Sleman serta mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di kawasan tersebut. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deduktif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Responden
penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan accidental sampling yang
melibatkan masyarakat serta instansi terkait di Kecamatan Cangkringan.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi RTRW bersifat
heterogen dan tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk patuh atau tidak patuh.
Sebagian besar masyarakat mengetahui status kawasan sebagai KRB III, namun
pemahaman terhadap substansi regulasi masih terbatas dan cenderung
dipersepsikan sebagai larangan total terhadap aktivitas masyarakat. Padahal,
regulasi seperti Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan Perpres Nomor
70 Tahun 2014 lebih menekankan pembatasan pembangunan fisik permanen baru serta
penerapan mitigasi risiko bencana. Masyarakat tetap melakukan aktivitas bermukim,
bertani, beternak, pariwisata, dan penambangan karena aktivitas tersebut
menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Merapi.
Penelitian ini juga
menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di KRB III, terutama karena
tingginya ketergantungan terhadap sumber daya kawasan seperti pertanian,
peternakan, wisata, dan penambangan pasir. Selain itu, faktor sosial berupa
jaringan kekerabatan dan solidaritas komunitas serta faktor kultural berupa
ikatan emosional terhadap tanah warisan dan identitas sebagai masyarakat Merapi
turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap tinggal dan beraktivitas di
kawasan rawan bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi RTRW di
KRB III tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh
kebutuhan ekonomi, hubungan sosial, dan keterikatan masyarakat terhadap ruang
hidupnya.
This study
aims to analyze community perceptions toward the implementation of the Regional
Spatial Plan (RTRW) in Disaster-Prone Area (KRB) III of Mount Merapi in Sleman
Regency and to identify the social, economic, and cultural factors influencing
community perceptions regarding spatial utilization in the area. This research
employed a deductive qualitative approach using semi-structured interviews,
field observations, and document studies. Respondents were selected through
purposive and accidental sampling
techniques involving local communities and related institutions in Cangkringan
District.
The
findings show that community perceptions toward the implementation of RTRW are
heterogeneous and cannot simply be categorized as compliance or non-compliance.
Most communities are aware that their area is classified as KRB III; however,
their understanding of the regulatory substance remains limited and tends to
perceive the regulations as a total prohibition of activities. In fact,
regulations such as Sleman Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 and
Presidential Regulation Number 70 of 2014 mainly emphasize restrictions on new
permanent physical development and the implementation of disaster risk
mitigation. Communities continue carrying out residential, agricultural,
livestock, tourism, and sand mining activities because these activities have
become an important part of daily life in the Merapi area.
This study also found that economic factors are the most dominant factors influencing community perceptions regarding spatial utilization in KRB III, particularly due to dependence on local resources such as agriculture, livestock farming, tourism, and sand mining. In addition, social factors in the form of kinship networks and community solidarity, as well as cultural factors reflected in emotional attachment to ancestral land and identity as part of the Merapi community, also influence the decision to remain and continue activities in the disaster-prone area. This study concludes that the implementation of RTRW in KRB III is influenced not only by formal regulations, but also by economic needs, social relations, and community attachment to their living space.
Kata Kunci : persepsi masyarakat, RTRW, KRB III, Gunung Merapi, pemanfaatan ruang.