BERSAMA-SAMA MEMBANGUN KALURAHAN INKLUSI: ANALISIS POLA KOLABORASI DAN TINGKAT PARTISIPASI DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN KALURAHAN INKLUSIF DI KALURAHAN KALIAGUNG, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA

Desti Nicawati, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih terbatasnya partisipasi kelompok difabel dalam proses pembangunan akibat diskriminasi dan eksklusi sosial di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antara SIGAB, Pemerintah Kalurahan Kaliagung, serta KDK Santika dalam mengawal dan menjaminkan hak-hak kaum disabilitas di Kalurahan Kaliagung, Kabupaten Kulon Progo. Topik kedua dari penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi KDK Santika dalam program pembangunan kalurahan inklusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan kalurahan inklusi, kolaborasi multiaktor menjadi sangat penting untuk membuka ruang partisipasi bagi difabel secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dihimpun bersumber dari hasil wawancara dari informan yang telah ditentukan, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model Miles dan Huberman dengan kerangka teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash dan tangga partisipasi milik Sherry Arnstein. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi SIGAB, Pemerintah Kalurahan Kaliagung, dan KDK Santika dalam program pembangunan kalurahan inklusi telah berjalan baik dimulai dari kondisi awal yang dilatarbelakangi oleh pengalaman riwayat kerja sama di masa lalu, adanya aturan yang mengatur proses kerja sama, kepemimpinan fasilitatif yang tidak sentralistik, hingga proses kolaborasi melalui dialog tatap muka yang intensif, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan hasil positif yang telah dicapai. Proses kolaborasi dalam pogram kalurahan inklusi telah menggeser posisi masyarakat difabel dari objek penerima kebijakan menjadi aktor yang dilibatkan dalam proses pembangunan. Akan tetapi, ruang partisipasi yang diberikan belum sepenuhnya dapat mewujudkan partisipasi yang substantif dan inklusif. Masih terdapat ketimpangan tingkat partisipasi antara pengurus KDK yang telah mencapai tangga placation sedangkan tingkat partisipasi anggota KDK masih berhenti pada tangga informing. Kesenjangan tingkat partisipasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan kapasitas anggota KDK Santika, dominasi pengurus KDK dalam proses pengambilan keputusan, relasi kekuasaan yang masih dipertahankan Pemerintah Kalurahan Kaliagung, dan ketergantungan KDK Santika pada pendampingan dari SIGAB. 

This research is grounded in the phenomenon of the still limited participation of persons with disabilities in the development process, resulting from discrimination and social exclusion in Indonesia, particularly in Yogyakarta. This study aims to analyze the collaborative process among SIGAB, the Kaliagung Village Government, and KDK Santika in upholding and guaranteeing the rights of persons with disabilities in Kaliagung Village, Kulon Progo Regency. The second focus of this research is to examine the extent of KDK Santika's level of participation in the inclusive village development program. Within this context, multi-actor collaboration is essential to opening substantive spaces of participation for persons with disabilities in inclusive village development. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with predetermined informants, participant observation, and documentation. The data analysis technique applied in this research is the Miles and Huberman model, guided by the theoretical framework of Collaborative Governance by Ansell and Gash and Sherry Arnstein's ladder of citizen participation.

The results show that the collaboration among SIGAB, the Kaliagung Village Government, and KDK Santika in the inclusive village development program has proceeded well, beginning with initial conditions shaped by a history of past cooperation, the existence of rules governing the collaborative process, non-centralized facilitative leadership, and a collaborative process built through intensive face-to-face dialogue, trust-building, shared commitment, and positive outcomes achieved thus far. The collaborative process in the inclusive village program has shifted the position of persons with disabilities from mere objects of policy to actors actively engaged in the development process. However, the space for participation provided has not yet fully realized substantive and inclusive participation. There remains an inequality in participation levels between KDK administrators, who have reached the placation rung, and KDK members, whose participation remains at the informing rung. This participation gap is caused by the limited capacity of KDK Santika members, the dominance of KDK administrators in decision-making processes, power relations still maintained by the Kaliagung Village Government, and KDK Santika's continued dependence on facilitation from SIGAB.

Kata Kunci : kolaborasi, partisipasi, difabel, kalurahan inklusi, KDK Santika