Laporkan Masalah

Hubungan Kemampuan Fiskal dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Teddy Haris Chandra, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.

2026 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan serius di Provinsi Jawa Tengah, meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai program pembangunan. Kemampuan fiskal daerah menjadi faktor kunci yang menentukan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan layanan publik dan menurunkan kemiskinan, namun hubungan keduanya tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh karakteristik keruangan masing-masing wilayah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi variasi kemampuan fiskal dan kemiskinan, menganalisis pola hubungan keduanya, serta menyusun arahan kebijakan optimasi fiskal berbasis tipologi wilayah di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Metode yang digunakan mencakup analisis deskriptif, korelasi Pearson, pemetaan tematik spasial, serta pembentukan tipologi fiskalkemiskinan melalui matriks persilangan kelas kemampuan fiskal dan kelas kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan variasi kemampuan fiskal yang sangat besar antardaerah, dengan PAD per kapita berkisar antara Rp242.300 hingga Rp3.269.400 per jiwa. Tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Semarang sebesar 3,80 persen dan tertinggi di Kabupaten Brebes sebesar 14,15 persen. Analisis korelasi membuktikan bahwa PAD per kapita berkorelasi negatif signifikan dengan persentase penduduk miskin (r = ?0,5612) sementara belanja publik per kapita juga berkorelasi negatif dengan indikator kemiskinan. Tipologi fiskal kemiskinan menghasilkan sembilan klaster wilayah, di mana kabupaten-kabupaten di koridor selatan dan pegunungan didominasi tipologi Fiskal Rendah–Kemiskinan Tinggi, sedangkan wilayah perkotaan mendominasi tipologi Fiskal Tinggi–Kemiskinan Rendah. Arahan kebijakan yang dirumuskan bersifat diferensial berbasis tipologi, fiskal lemah serta reformasi komposisi belanja pro-poor pada daerah fiskal kuat yang masih menghadapi kemiskinan tinggi.

Poverty and regional development disparities remain serious challenges in Central Java Province, despite fiscal decentralization having granted greater authority to local governments in managing public finances and funding development programs. Regional fiscal capacity serves as a key determinant of district and city governments' ability to provide public services and reduce poverty; however, the relationship between the two is not always linear and is influenced by the spatial characteristics of each territory. This study aims to identify variations in fiscal capacity and poverty levels, analyze the pattern of their relationship, and formulate fiscal optimization policy directions based on regional typologies across 35 districts and cities in Central Java Province in 2025. The methods employed include descriptive analysis, Pearson correlation, spatial thematic mapping, and the construction of fiscal–poverty typologies through a cross-classification matrix of fiscal capacity and poverty classes.

The findings reveal substantial variations in fiscal capacity across regions, with per capita regional own-source revenue (PAD per capita) ranging from IDR 242,300 to IDR 3,269,400 per person. The lowest poverty rate was recorded in Semarang City at 3.80 percent, while the highest was found in Brebes Regency at 14.15 percent. Correlation analysis confirms that PAD per capita is significantly and negatively correlated with the percentage of poor population (r = ?0.5612) and strongly while per capita public expenditure also shows a negative correlation with poverty indicators. The fiscal–poverty typology yields nine regional clusters, in which districts along the southern corridor and mountainous areas are predominantly classified under the Low Fiscal–High Poverty typology, whereas urban areas dominate the High Fiscal–Low Poverty typology. The resulting policy directions are typology-based and differentiated for fiscally weak regions and pro-poor expenditure composition reforms for fiscally strong regions that continue to face elevated poverty levels.

Kata Kunci : kemampuan fiskal daerah, kemiskinan, tipologi wilayah, Jawa Tengah

  1. S1-2026-441768-abstract.pdf  
  2. S1-2026-441768-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-441768-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-441768-title.pdf