Hubungan Kemampuan Fiskal dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah
Teddy Haris Chandra, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc.
2026 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH
Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi
tantangan serius di Provinsi Jawa Tengah, meskipun desentralisasi fiskal telah
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan dan membiayai program pembangunan. Kemampuan fiskal daerah menjadi faktor
kunci yang menentukan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan
layanan publik dan menurunkan kemiskinan, namun hubungan keduanya tidak selalu
linier dan dipengaruhi oleh karakteristik keruangan masing-masing wilayah.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi variasi kemampuan fiskal dan
kemiskinan, menganalisis pola hubungan keduanya, serta menyusun arahan
kebijakan optimasi fiskal berbasis tipologi wilayah di 35 kabupaten/kota
Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Metode yang digunakan mencakup analisis
deskriptif, korelasi Pearson, pemetaan tematik spasial, serta pembentukan
tipologi fiskalkemiskinan melalui matriks persilangan kelas kemampuan fiskal
dan kelas kemiskinan.
Hasil penelitian menunjukkan variasi kemampuan fiskal yang sangat besar
antardaerah, dengan PAD per kapita berkisar antara Rp242.300 hingga Rp3.269.400
per jiwa. Tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Semarang sebesar 3,80
persen dan tertinggi di Kabupaten Brebes sebesar 14,15 persen. Analisis
korelasi membuktikan bahwa PAD per kapita berkorelasi negatif signifikan dengan
persentase penduduk miskin (r = ?0,5612) sementara belanja publik per
kapita juga berkorelasi negatif dengan indikator kemiskinan. Tipologi fiskal kemiskinan
menghasilkan sembilan klaster wilayah, di mana kabupaten-kabupaten di koridor
selatan dan pegunungan didominasi tipologi Fiskal Rendah–Kemiskinan Tinggi,
sedangkan wilayah perkotaan mendominasi tipologi Fiskal Tinggi–Kemiskinan
Rendah. Arahan kebijakan yang dirumuskan bersifat diferensial berbasis
tipologi, fiskal lemah serta reformasi komposisi belanja pro-poor pada daerah
fiskal kuat yang masih menghadapi kemiskinan tinggi.
Poverty and regional development disparities remain serious challenges
in Central Java Province, despite fiscal decentralization having granted
greater authority to local governments in managing public finances and funding
development programs. Regional fiscal capacity serves as a key determinant of
district and city governments' ability to provide public services and reduce
poverty; however, the relationship between the two is not always linear and is
influenced by the spatial characteristics of each territory. This study aims to
identify variations in fiscal capacity and poverty levels, analyze the pattern
of their relationship, and formulate fiscal optimization policy directions
based on regional typologies across 35 districts and cities in Central Java
Province in 2025. The methods employed include descriptive analysis, Pearson
correlation, spatial thematic mapping, and the construction of fiscal–poverty
typologies through a cross-classification matrix of fiscal capacity and poverty
classes.
The findings reveal substantial variations in fiscal capacity across
regions, with per capita regional own-source revenue (PAD per capita) ranging
from IDR 242,300 to IDR 3,269,400 per person. The lowest poverty rate was
recorded in Semarang City at 3.80 percent, while the highest was found in
Brebes Regency at 14.15 percent. Correlation analysis confirms that PAD per
capita is significantly and negatively correlated with the percentage of poor
population (r = ?0.5612) and strongly while per capita public
expenditure also shows a negative correlation with poverty indicators. The
fiscal–poverty typology yields nine regional clusters, in which districts along
the southern corridor and mountainous areas are predominantly classified under
the Low Fiscal–High Poverty typology, whereas urban areas dominate the High
Fiscal–Low Poverty typology. The resulting policy directions are typology-based
and differentiated for fiscally weak regions and pro-poor expenditure composition
reforms for fiscally strong regions that continue to face elevated poverty
levels.
Kata Kunci : kemampuan fiskal daerah, kemiskinan, tipologi wilayah, Jawa Tengah