Laporkan Masalah

Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi Tambang

Renata Mulya, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tambang dalam putusan pengadilan serta merumuskan kerangka pengaturan (ius constituendum) pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan yang ideal guna meningkatkan efektivitas pemulihan lingkungan pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui penafsiran dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa praktik penerapan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tambang belum diterapkan secara konsisten dalam putusan pengadilan. Praktik pemidanaan masih didominasi oleh penjatuhan pidana pokok berupa denda, sedangkan aspek pemulihan lingkungan belum menjadi fokus utama. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pidana tambahan perbaikan juga menghadapi berbagai kendala akibat belum adanya mekanisme yang rinci mengenai pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kedua, perumusan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan pada masa mendatang perlu dirancang melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif dengan menekankan pemulihan ekologis yang terukur, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang. Pengaturan tersebut perlu memuat mekanisme pelaksanaan, pengawasan, koordinasi kelembagaan, standar pemulihan, serta langkah penegakan yang lebih efektif guna memperkuat efektivitas pemulihan lingkungan dan menjamin akuntabilitas korporasi terhadap tindak pidana lingkungan di sektor pertambangan.

This research aims to analyze the practice of imposing additional sanctions in the form of remediation resulting from environmental crimes committed by mining corporations in court decisions, as well as to formulate an ideal framework (ius constituendum) for such additional sanctions in order to enhance the effectiveness of environmental restoration in the future. This research is a normative juridical study employing statutory, conceptual, and case approaches. The research utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data were analyzed qualitatively using a descriptive analytical method through legal interpretation and legal reasoning to draw conclusions addressing the formulated research problems. The results of this research show, first, that the implementation of additional sanctions in the form of remediation resulting from environmental crimes committed by mining corporations has not consistently applied in court decisions. Sentencing practices remain dominated by principal punishments in the form of fines, while environmental restoration has not yet become the primary focus. The implementation and supervision of remediation sanctions also face various obstacles due to the absence of detailed mechanisms regarding implementation, supervision, and evaluation. Second, the formulation of additional remediation sanctions for environmental crimes in the future needs to be designed through clearer and more comprehensive regulations emphasizing measurable, structured, and long-term ecological restoration. Such regulations should include mechanisms for implementation, supervision, institutional coordination, restoration standards, and more effective enforcement measures in order to strengthen the effectiveness of environmental restoration and ensure corporate accountability for environmental crimes in the mining sector.

Kata Kunci : Tindak Pidana Lingkungan, Pidana Tambahan, Korporasi Tambang, Pemulihan Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

  1. S1-2026-497395-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497395-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497395-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497395-title.pdf