Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan institusi lokal :: Studi tentang Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Klitren Yogyakarta

JALALUDIN, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS

2005 | Tesis | S2 Sosiologi

Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah yang laten dan kompleks karena implikasi sosial dan budayanya tidak hanya terwujud di kota yang bersangkutan tetapi juga melibatkan masalah-masalah di pedesaan dan kota-kota lain sekitarnya, peningkatan penambahan jumlah kemiskinan di perkotaan tidak hanya disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di kota tersebut tetapi juga adanya migrasi dari desa atau kota-kota sekitar, akibat merebaknya proses industrialisasi pertanian dan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga tidak bisa menampung lapangan kerja di pedesaan. Pada tahun 1997 jumlah penduduk miskin diperkotaan adalah 7,2 juta orang atau sekitar 9,7 % dari total penduduk kota saat itu. Jumlah ini meningkat 3 kali lipat menjadi 22,6 juta orang atau sekitar 28,8 % pada pertengahan tahun 1998 akibat terjadinya kris ekonomi yang melanda Indonesia. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP) merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin perkotaan. Melalui P2KP ini pendekatan paradigma pembangunan yang tadinya berorientasi pada pertumbuhan yang menempatkan kapital financial dan kapital fisik sebagai modal utama diubah dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat ekonomi lemah dengan penguatan pada institusi lokal. Penguatan Institusii Lokal dalam penelitian ini meliputi tigal hal yaitu : Pertama, Peningkatan daya kritis masyarakat dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program P2KP. Kedua, Penguatan berbagai lembaga/Institusi paling dasar yang ada di kelurahan seperti LPMK,PKK, Karang taruna,PSM dan lain-lain dalam rangka mendukung program dan Ketiga, Pengembangan jaringan kerjasama diantara elemen masyarakat dalam mengembangkan program ini. Implikasi dari penguatan Institusi Lokal ini adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam hal : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan penghasilan, kemajuan usaha , 2. Perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan untuk memperlancar kegiatan sosial ekonomi masyarakat, 3. Adanya kelembagaan lokal sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, 4. Terbinanya kerjasama diantara selemen masyarakat, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk dapat mengidentifikasi sendiri kebutuhan yang diperlukan, serta 5. Kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan yang muncul disekitarnya. Disamping keberhasilan tersebut diatas juga ada beberapa kelemahan yang kami rekomendasikan, yaitu diperlukan : 1. Reorientasi pemahaman masyarakat terhadap program, 2. BKM perlu mengadakan pembenahan dan perbaikan admistrasi keuangan, 3. Perlu mengadakan pelatihan ketrampilan bagi KSM , 4. KSM sendiri agar memenuhi kesepakatan dan aturan yang telah diputuskan dalam forum musyawarah tertinggi yang bersifat mengikat dan 5. BKM perlu membentuk lembaga baru yang bertugas menangani KSM yang macet

Urban proverty is a kind of latent and complex problem as it has sociocultural problem which affect not only the cities but also the rural areas. The increasing number of urban proverty is caused not only by straggering number of poor urban population but also by the migration from surrounding villages or cities. The migration is sparked by the agricultural industrialization expansion and the decrease of farming lands. In 1997, poor urban population reached 7,7 million which was similar to 9,7 % of the total urban population. This number has inceased by 3 times higher which reaches 22,6 million or about 28,8 % by the mid of 1998 due to the devasting economy crisis in Indonesia. Urban Proverty Resolving Program ( P2KP) is designed as aseries of actions to resolve urban proverty by granting aids to the poor urban community. Throug P2KP, devolpment paradigm approach is changed froom prioritising financial and physical capital as the primary capital into placing low-income community by enhancing the local institutions. The enhancement of the local institutions in this reseach covers three main pointa as follows : Firs, improving the critical mind of the community in the decicion making on executing P2KP. Second, enchancing the lowest ranked institutions such as LPMK, PKK, Karang Taruna, PSM and the like to support the program. Third, developing the partnership network in the community to develop this program. This enhancement in term of 1. The improvement of community welfare on income and business improvement, 2. The restructuring of environment basic infracstructures tohelp socio-economy avtivities of the community, #. The establishment of local institution to accommodate the aspiration of the community, 4. The growt of partnership among the elements of the community on their common problems. Despite the above-mentioned success, there are some weaknesses we recommend as to that we need ; 1. Reorienteoned of community understanding toward the program, 2. BKM needes to improve the financial management, 3. Intensive skillbased training for KSM, 4. KSM should stick to the shared binding agreement decide in the summit meeting and, 5. BKM needs to establish nee institution to handle nonperforming KSM.

Kata Kunci : Kemiskinan,Kesejahteraan Sosial,Swadaya Masyarakat, Local institution enhancement and community empowerment