Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan :: Komunikasi dan kepentingan Stakeholder dalam kinerja Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul

WINARYO, Drs. Djoko Suseno, SU

2005 | Tesis | S2 Sosiologi

Kinerja kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul sebagai kebijakan dalam tata ruang belum dapat dikatakan berhasil. Ditandai oleh tingkat kepemilikan IMB masyarakat hingga Tahun 2004 baru mencapai 2,12% dari bangunan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja kebijakan IMB dengan determinan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang memenuhi unsur transmisi, konsistensi, kejelasan, dan kepentingan stake holder. Penelitian ini merupakan evaluasi kinerja kebijakan dengan pendekatan deskriptif analitis dengan perspektif studi kebijakan argumentative turn. Pengumpulan data melalui instrumen dokumenter, daftar pertanyaan dan wawancara mendalam dengan nara sumber dari unsur penentu kebijakan dan aparat pelaksana kebijakan terkait dengan IMB dan masyarakat (masyarakat pelaku usaha dan non pelaku usaha). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksaan dalam kinerja IMB tidak memenuhi unsur transmisi kebijakan yang baik, kejelasan dan konsistensi dikarenakan : terjadinya bias kebijakan, dimana dua aturan main IMB yang saling bertentangan, dua pintu pelayanan IMB, dua saluran transmis i yang tidak konsisten dan saling bertentangan dan pelaksana-pelaksana kebijakan yang tidak satu persepsi. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan IMB dan pelaksana-pelaksana kebijakan yang tidak jelas dan tidak kosisten menyebabkan pelayanan prima terpadu belum terbangun ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang sangat terbatas, koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tidak optimal, tidak adanya penegakan aturan dan tidak bakunya sistem pelayanan. Kinerja kebijakan dari sisi PAD selalu melampaui target, tetapi dalam penetapan target terlalu rendah dari potensi, dan tidak efisiensinya ditandai oleh tingkat kepemilikian IMB yang rendah serta prosentase biaya penyelenggaraan dan realisasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Kepentingan stake holder dalam kinerja kebijakan tercermin dari argumentasi pemerintah yang meliputi isi kebijakan yang memuat maksud ideal, keadilan dan ketegasan kebijakan yang bersifat regulatif, dan kepentingan-kepentingan yang dibawakan pengambil dan pelaksana kebijakan. Dengan ditandai kebijakan yang tidak konsiten dan tegas, tidak adanya persamaan persepsi sebagai wujud komitmen aparatur, serta belum lengkapnya aturan pendukung agar IMB mampu menjadi kebijakan pengendali tata ruang dan pembinaan teknis bangunan. IMB bagi masyarakat di luar pelaku usaha belum merupakan kebutuhan dan mereka banyak yang tidak memiliki IMB, karena konflik-konflik yang tekait dengan bangunan dianggap tidak ada, dan masyarakat menilai yang butuh IMB adalah rumah permanen/mewah, dan di lingkungan padat dan perkotaan selain itu tidak adanya panutan dari tokoh masyarakat, sosialisasi dan penegakan peraturan yang kurang mantap dan tegas maka masyarakat cenderung tidak mengurus IMB. IMB bagi masyarakat pelaku usaha memiliki nilai manfaat: untuk kepastian hukum dari kebijakan pemerintah maupun sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang berhubungan dengan dampak lingkungan dan jaminan pengembangan usaha. Sosialisasi dan penegakan Perda IMB perlu dilaksanakan secara mantap dan tegas untuk menciptakan kepastian dan ketaatan masyarakat.

The policy of IMB (Building Construction Permission) in Gunungkidul regency as the one in the building system has not been yet successful in its performance. It is marked by the people’s ownership degree of IMB which has only reached 2,12% from all existing construction until 2004. This research was condudted to know the performance of IMB policy by communication study among organitations and implementing activities which fulfil the elements of transmission, consistency, clearance and for the sake of stake holder. It was also the policy performance evaluation by wing anylitic descriptive method with the perspective of argumentative turn policy study. The data was collected through documentary instrument, questionare and deep interview with the informants from policy determining elements and implementer agencies which were related to IMB and Society (business person society and businessman). The data analisis used was interactive model. Communication among organizations and implementation antivities in IMB performance didn’t fulfil good policy transmission element, clearance and consistency because of the bias policy where there were two contradictive IMB regulations, two door IMB services, two inconsistent and contradictive transmission channels and the unsimilasity perceptions among the policy agencies. The policies related to IMB and the unclear and inconsistent polic y agencies caused poor integrated excellent service marked by limitied socialization activities, unoptimal coordination and implementation policies, poor law enforcement and non standard servise system. The policy performance from PAD’s point of view always exceeded the target, but at the determining, target it was too low from its potential, and its inefficiency was marked by low degree ownership of IMB and the decreasing of its implementation cost percentage and realization each year. The stakeholder’s interest in the policy was reflected from government’s argumentation which policy content containing ideal objective, fairness and firmness regulative policy , and the interests carried out by the policy agencies. With the inconsistent and unfirm policy, no similatity perception among the agencies, incompleteness sipporting regulations; IMB was expected to be the control olicy of building system and technical building construction. IMB has not been a necessity yet for people excluded non-businessman society moreover they didn’t have one because they considered that are no conflict related to building construction and the community thought that IMB was only for permanent/luxury house in the crowded urban area besides that there was no model from community figure, poor and unfirm regulation socialization therefore people tent to neglect IMB. IMB for businessman has two advantages : for law assurance from government policy and more ctritical community behaviors towards business activities related to the environment affect and business development guarantee. The socialization and enforcement of Perda IMB must be carried out steadily and firmly to create assurance and people’s fidelity.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Kinerja,IMB, communication, stake holder, policy performance.