Jaminan Sosial Polri :: Studi di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang daerah istimewa yogyakarta

HIRSAM, M, Prof.Dr. Mudiyono

2005 | Tesis | S2 Sosiologi

Perkembangan asuransi sebagai salah satu bentuk jaminan terhadap kesejahteraan sosial individu akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan walaupun dalam beberapa periode sempat mengalami masa-masa kenaikan. Namun dapat dilihat secara umum perkembangan asuransi sebagai wujud jaminan sosial di masyarakat mengalami kehilangan masa emasnya. Dewasa ini, setiap negara memiliki setidak-tidaknya satu program jaminan sosial termasuk asuransi sebagai perlindungan publik bagi tenaga kerja atau masyarakat dalam hal terjadi sakit, kecelakaan, hari tua atau meninggal dunia. Program jaminan sosial tersebut memberikan perlindungan melalui pengumpulan dan pembagian resiko secara gotong-royong sehingga yang sehat membantu yang sakit, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah, generasi muda membantu generasi yang lebih tua. Mekanisme tersebut jelas mengandung aspek asuransi. Dengan sifat-sifat tersebut, maka jaminan sosial merupakan ketentuan normatif yang harus ditaati oleh seluruh komponen di lingkungan pekerjaan dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal jaminan sosial bagi tenaga kerja, ketentuan normatif tersebut diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992. Penegak hukumnya adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Departemen Tenaga Kerja yang berwenang menegakkan hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan mengenai asuransi mengacu kepada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Untuk itu telah dilakukan penelitian di Yayasan Brata Bhakti Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Bhakti Bhayangkara Yogyakarta dan lingkungan Kepolisian Daerah Yogyakarta dengan menggunakan teknik observasi lapangan terjadwal yang didukung dengan wawancara mendalam terhadap komponen-komponen yang terkait langsung pada pokok permasalahan. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menemukan karateristik sosio-kultural yang ada di tubuh anggota Polri secara utuh dan relevan terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian di lapangan dan analisis data menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan AKDA sebagai bentuk jaminan sosial di kalangan Polri wilayah Polda DIY oleh PT. Bhakti Bhayangkara Cabang Yogykarata telah mampu memberikan manfaat yang besar bagi anggota Polri dan PNS Polri dalam hal asuransi kecelakaan dan kematian, bantuan sosial, santunan sosial, tabungan dan perlindungan bagi pekerja. Hal-hal tersebut mampu diberikan oleh PT. Bhakti Bhayangkara Yogyakarta hingga saat ini dan seluruh personil Polri dan PNS Polri di wilayah Polda DIY adalah peserta aktif program AKDA. Sebagai sebuah program jaminan sosial, AKDA dapat dikatakan memiliki keistimewaan yakni dari, oleh dan untuk anggota Polri yang menjadi sebuah kekuatan tersendiri mengingat banyak program-program jaminan sosial di Indonesia yang tidak dapat bertahan.

Insurance growth as one of guarantee form to individual social prosperity latterly experience of the growth which fluktuatif, even tend to to experience of the degradation although in a few period have time to experience of a period to increase. Visible but in general insurance growth as existing social security in society experience of the loss a period to its gold. These days, every state own in any case one program of social security is inclusive of insurance as public protection for labour or society in the case of happened by the pain, accident, old day or pass away the. the social security Program give the protection of through gathering and risk division in cooperate healthy so that assist ill, upper-bracket assist which have low production, the rising generation assist the older generation. The mechanism clear contain the insurance aspect. With the nature of the, hence social security represent the rule normatif which must be adhered by all component in work environment and upheld by party in charge. In the case of social security for labour, the rule normatif arranged in Law No. 3 Year 1992. its Law enforcer is Officer of Supervisor Labor as Functionary of Public Servant Civil (PPNS) from Labor Department in charge uphold the law of Labor pursuant to Law No. 3 Year 1951 about Observation of Labor and Law No. 8 Year 1981 about Procedure of criminal. While hitting insurance relate to Law No. 2 Year 1992 about Insurance. For that have been done by research in Institution of Brata Bhakti of Police of Special Region Yogyakarta by PT. Bhakti Bhayangkara Yogyakarta and environment of Police of Area Yogyakarta by using technique of observation of schedule field supported with the circumstantial interview to direct relevant component at problems fundamental. So that expected by this research can find the karateristik sosio-kultural of exist in body of Police member intactly and relevant to obyek research. Result of research field and analyse the data indicate that in general execution AKDA as form of social security among regional Police of Polda DIY by PT. Bhakti Bhayangkara Branch the Yogykarata have been able to give the big benefit for member of Police and PNS Police in the case of accident insurance and death, social aid, decent of social, saving and protection for worker. The things able to be given by PT. Bhakti Bhayangkara Yogyakarta till in this time and all personnel of Police and PNS Police in region of Polda DIY is action partner program the AKDA. As a social security program, AKDA can be told to own the idiosyncrasy namely from, by and for the member of Police becoming a separate strength remember a lot of programs social security in Indonesia which cannot hold out.

Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, Jaminan Kesejahteraan, Polri