Dampak otonomi daerah terhadap pelayanan sosial di bidang Catatan Sipil di Kabupaten Kulonprogo

SUBAGYO, Px, Drs. Soetomo, M.Si

2005 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya permasalahan sehubungan dengan terjadinya perbedaan kinerja pada Sub Dinas Catatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan sosial di bidang catatan sipil sesaat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah. Pelaksanaan Undang undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadikan titik awal pada pembahasan penelitian ini karena terjadinya perubahan kebijakan administratif yang semua pelayanan di bidang catatan sipil menjadi kewenangan pusat bergeser menjadi kewenangan daerah. Setelah otonomi daerah pelayanan sosial di bidang catatan sipil diharapkan menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan survei untuk mengukur kualitas pelayanan pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan mewawancarai sebagian besar pegawai pada Sub Dinas Catatan Sipil, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kulon Progo, Pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo dan Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan, sebanyak 20 orang. Untuk mengukur kinerja pelayanan sosial di bidang catatan sipil Kabupaten Kulon Progo dari persepsi pengguna layanan, maka penul is mewawancarai responden sebanyak 33 responden, analisa data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Berdasarkan basil penelitian, dari pengamatan, kajian pustaka serta referensi yang ada dapat diidentifikasi bahwa adanya kebijakan administratif setelah otonomi daerah membawa dampak terhadap kinerja pelayanan birokrasi di bidang catatan sipil baik pada sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah yang berakibat pada perubahan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial di bidang catatan sipil. Dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kinerja birokrasi pelayanan sosial pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada saat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah, kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil setelah otonomi daerah lebih tinggi daripada kinerja birokrasi pelayanan catatan sipil sebelum otonomi daerah. Walaupun kuantitas pencapaian akta menurun, tetapi kalau dibandingkan dengan input berupa jumlah pegawai, anggaran dan sarana yang tersedia, maka kinerja birokrasi pelayanan sosial setelah otonomi lebih tinggi. Ada hubungan yang positif dan erat antara kebijakan administratif dengan kinerja pegawai pelayanan sosial pada Sub Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesaat sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah. Ada hubungan yang erat antara faktor kinerja pegawai pelayanan sosial dengan kinerja birokrasi pelayanan sosial di Sub Dinas Catatan Sipil pada saat sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah. Rekomendasi : untuk meningkatkan pelayanan sosial dalam pencatatan sipil untuk masa yang akan datang perlu diterapkan pelayanan secara gratis pada masyarakat, karena ketercatatan anak menjadi warga negara menjadi tanggung jawab negara.

The background of this research is to know the problem of performance distinction in Sub-department of civil regristation in providing social service in civil regristation before and after the local autonomy. The implementation of UU no. 22 year 1999 about Local Autonomy becomes the starting point of the research discussion. It is because the administrative policy change, in which the central authority becomes local authority. After the local authority the civil regristation social service should be better. Based on the research, from the observation, literature review and references available, it can be indentified that the administrative policy brings impacs to both the bureaucracy service performance in civil regristration field before and after the local authonomy that leads to quality and quantity change in civil regristation social service. The data collection obtained by survey to measure service quality at the Kulon Progo Sub-department of Civil regristation by interviewing most of the staffs of Sub-department of Civil regristation, Commission A People Representatives of Kulon Progo and assistance staffs of Marriage Statistics, amount 20 people. To measure the performance from the clients, point of view,the research er interviewing 33 people, The data analyze includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The research result shows the performance distinction between the social service before and after the local authonomy. The bureaucracy performance after the local authonomy is better than before. There are positive and close relations between the administrative policy and employees” perforformance at the Kulon Progo Sub-department of Civil regristation before the local authonomy. There is also close relation between the employees” performance and social service bureaucracy performance before and after the local authorit. Recommendation : To promote the social service in Civil regristation in the future, free service to public needs to be implemented because the regristation of citizens becomes the responsibility of the state.

Kata Kunci : local autonomy, social service, civil regristation, Otonomi daerah, Pelayanan Sosial, Pencatatan sipil