Evaluasi terhadap implementasi keistimewaan Aceh dalam pandangan tokoh masyarakat di era otonomi khusus :: Studi di Kabupaten Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam
FIRDAUS, Prof.Dr. Tadjuddin Noer Effendi
2005 | Tesis | S2 SosiologiTujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Aceh terhadap implementasi pendidikan dan adat istiadat di era otonomi khusus. (2) Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap implementasi syariat Islam dan peran ulama di era otonomi khusus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggali data dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen sebagai data primer. Kemudian sebagai data sekunder digunakan sumber dari perpustakaan, berupa buku-buku, koran, dan jurnal yang mendukung bagi penelitian ini. Langkah metodis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, antara lain adalah; Menentukan lokasi penelitian, penentuan informan, pengumpulan data, dan analisis data. Hasil penelitian ini adalah, (1) Persepsi tokoh masyarakat terhadap keistimewaan Aceh dilatarbelakangi oleh implementasi qanun-qanun yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan adat, syariat Islam dan peran ulama di era otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Qanun-qanun yang mengatur tentang implementasi pendidikan, pelaksanaan adat, syariat Islam dan peran ulama di era otonomi khusus sampai saat ini belum berjalan secara optimal di Aceh. (3) Persepsi yang diberikan oleh tokoh masyarakat sangat tergantung dari sudut pandang masyarakat dalam melihat atau menilai unsur-unsur yang menjadi perangkat dari keistimewaan tersebut, seperti dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk menciptakan pendidikan berkualitas tinggi sampai sekarang belum menjadi harapan karena infrastruktur sekolah, biaya pendidikan, kemampuan guru dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan masih sangat rendah. Hal itu disebabkan oleh krisis ekonomi dan konflik Daerah. Dalam pelaksanaan adat, banyak masyarakat menilai bahwa pranata adat yang menjadi sumber perekat masyarakat sudah banyak terabaikan meskipun pemerintah sudah berusaha untuk menghidupkan kembali pranata adat. Sementara implementasi syariat Islam juga masih berjalan di tempat, karena yang ditampilkan baru sebatas simbolisasi syariat Islam. Kemudian ulama sebagai garda terdepan bagi masyarakat pada saat ini belum bisa berbuat banyak, karena ulama tidak punya kekuatan dalam situasi Aceh yang konflik. Dengan demikian implementasi keistimewaan Aceh di era otonomi khusus yang meliputi empat hal tersebut masih menimbulkan beragam persepsi dalam masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam.
The study aims at: (1) knowing the perseption of Aceh community leader to implementation of education of customs and traditions in special autonomy era; (2) knowing the perseption of Aceh community leader to implementation of Islamic law and the role of religious leader in special autonomy era. The study takes from of a field study delved into data as results of interviews with the community leaders living in Bireuen regency as a primary data. While as a secondary data it was used some sources from libraries in the froms of books, newspepers and journals supporting the study. A methodical step in the study was through some stages, among them are; Decision of the study location, decision of imformants, data collecting, and data analysis. Results of the study are, (1) knowing the perseption of Aceh community leader to Aceh specialty froms the background by implementation of qanun regulating on implementation of education, customs and traditions, Islamic law and the roles of Islamic leader in special autonomy era based on the law No. 44 of 1999 on specialty of Aceh, and the law No. 18 of 2001 on special autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Qanun regulating the implementation of education, customs and traditions, Islamic law and the roles of Islamic leader in special autonomy era to the date are still going on well optimally in Aceh. (3) The perseption given by the community leader is very depended on those leaders view in looking at or in valuing some elements being the tools of the that specialty, such as happen in the implementation of education. To create the high-quality education, abilities of teachers being the hopes as the school infrastructures, costs of education, abilities of teachers and desires of the community to get the education are still low. This is because of economical crisis and regional conflict. In the implementation of customs and traditions, many leaders evaluate that the customs regulation being the community adhesive sources had been ignored by many, even though the government even try to relive the customs regulations. In the meantime the implementation of Islamic law is still walking in the place as it is merely put forward as limited as Islamic law symbolization. The Islamic leaders as front lines for the community are not capable yet to do many things as they have ni strength in the situation of conflict right now in Aceh. Thus the implementation of Aceh specialty in the special autonomy era comprising those four matters still cause various perseption of the community leaders in Nanggroe Aceh Darussalam.
Kata Kunci : Persepsi, Implementasi, Keistimewaan Aceh, Otonomi Khusus, Perception, Implementation, Aceh specialty, special Autonomy