Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pengaturan robot militer otonom yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum humaniter, serta dinamika pembentukan normanya dalam berbagai forum internasional beserta kritik Third World Approaches to International Law terhadap proses tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan data-data berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari perjanjian internasional, literatur akademik, serta dokumen pendukung berupa laporan dan dokumen kerja dari berbagai forum internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menghimpun dan mencatat berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan robot militer otonom terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter, yaitu pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan, belum dapat dipenuhi secara penuh karena berbagai keterbatasan. Pendekatan netralitas teknologi dalam hukum humaniter juga dinilai kurang memadai sehingga penilaiannya perlu dilakukan secara kontekstual dan berbasis tingkat risiko yang disertai pendekatan tata kelola keamanan preventif. Sementara itu, dinamika pembentukan norma legalitas robot militer otonom dalam forum internasional menunjukkan perkembangan yang prosedural, tetapi belum menghasilkan instrumen hukum yang mengikat akibat polarisasi kepentingan negara. Dalam perspektif Third World Approaches to International Law, hal tersebut mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan pembentukan norma yang didominasi oleh negara-negara dengan kapasitas teknologi militer tinggi dalam mempertahankan fleksibilitas yang menguntungkan status quo mereka.
This study aims to examine the direction of regulation for autonomous military robots in line with the principles of humanitarian law, as well as the dynamics of norm formation in various international forums, along with the critique of Third World Approaches to International Law toward that process.
This study is a normative legal study employing a conceptual approach, using data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from international treaties, academic literature, and supporting documents such as reports and working papers from various international forums. Data collection was conducted through literature study by compiling and taking notes of relevant legal sources and literature, which were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method.
Based on the research findings, the compliance of autonomous military robots with the principles of humanitarian law, such as distinction, proportionality, and precaution, has not yet been fully achieved due to various limitations. The technology-neutral approach within humanitarian law is also considered inadequate, such that its assessment needs to be conducted contextually and on a risk-based basis, accompanied by a preventive security governance approach. Meanwhile, the dynamics of norm formation concerning the legality of autonomous military robots in international forums show procedural progress, yet have not produced a legally binding instrument due to the polarization of state interests. From the perspective of Third World Approaches to International Law, this reflects an asymmetry in norm-making power dominated by states with high military technological capacity in preserving the flexibility that benefits their own status quo.
Kata Kunci :
Robot Militer Otonom, Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter, Third World Approaches to International Law, Keamanan Global