Laporkan Masalah

From Supreme Advisory Council to Presidential Advisory Council: Examining the Ratio Legis and Its Legal Implications

Dina Amira Sartika, Prof. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Transformasi lembaga pertimbangan di Indonesia dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan salah satu bentuk reformasi

konstitusional yang penting. Namun, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah kerangka hukum yang berlaku saat ini tetap mencerminkan maksud konstitusional asli dari Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji ratio legis di balik penghapusan DPA dan pembentukan Wantimpres melalui analisis doktrinal yang didukung oleh sejarah konstitusi, risalah pembentukan undang-undang, dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek, yaitu dasar konstitusional lembaga pertimbangan di Indonesia, transformasi hukum dari DPA menjadi Wantimpres, serta kesesuaian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dengan maksud konstitusional Pasal 16. Penelitian ini menemukan bahwa penghapusan DPA tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi pertimbangan, melainkan untuk mengatasi kelemahan kelembagaan DPA sebagai lembaga tinggi negara, dengan tetap mempertahankan kebutuhan Presiden atas nasihat konstitusional. Peralihan dari DPA ke Wantimpres telah menempatkan kembali lembaga pertimbangan tersebut dalam cabang kekuasaan eksekutif, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum mengenai desain dan pelaksanaan fungsi pertimbangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 secara formal telah sesuai dengan Pasal 16, undang-undang tersebut masih belum lengkap secara teleologis karena belum menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin proses pemberian pertimbangan secara kelembagaan. Melalui perspektif ratio legis, penelitian ini berkontribusi pada diskursus mengenai legitimasi konstitusional, desain kelembagaan, dan lembaga pertimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

The transformation of Indonesia’s advisory council from the Supreme Advisory Council (Dewan Pertimbangan Agung or DPA) to the Presidential Advisory Council (Dewan

Pertimbangan Presiden or Wantimpres) marked an important constitutional reform. However, questions remain as to whether the current statutory framework still reflects the original constitutional intent of Article 16 of the 1945 Constitution. Using normative legal research, this study examines the ratio legis behind the abolition of the DPA and the establishment of Wantimpres through doctrinal analysis supported by constitutional history, legislative records, and statutory interpretation. The analysis focuses on three aspects: the constitutional foundations of Indonesia’s advisory council, the legal transformation from DPA to Wantimpres, and the conformity of Law No. 64 of 2024 with the constitutional intent of Article 16. This research finds that the abolition of the DPA was not intended to eliminate the advisory function, but to address the institutional shortcomings of the DPA as a high state institution while preserving the President’s need for constitutional advice. The transition to Wantimpres repositioned the advisory body within the executive branch, yet did not fully resolve legal issues concerning the design and mechanism of the advisory function. Although Law No. 64 of 2024 formally complies with Article 16, it remains teleologically incomplete because it does not provide a clear legal framework to institutionally guarantee the advisory process. Through the perspective of ratio legis, this research contributes to the discourse on constitutional legitimacy, institutional design, and advisory institutions in Indonesia’s constitutional system.

Kata Kunci : ratio legis, Presidential Advisory Council, Supreme Advisory Council, constitutional legitimacy.

  1. S1-2026-472834-abstract.pdf  
  2. S1-2026-472834-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-472834-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-472834-title.pdf