Laporkan Masalah

Implementasi Kewajiban Alih Teknologi dalam Pasal 10 Paris Agreement: Analisis Keselarasan Hukum Nasional dan Mekanisme Pelaksanaannya di Indonesia

Darlene Joyce Jemimah, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.,

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM


Penelitian ini membahas mengenai keselarasan hukum nasional Indonesia dengan kewajiban alih teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Paris Agreement serta mekanisme pelaksanaannya dalam kerangka hukum nasional. Sebagai negara pihak Paris Agreement, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi rendah karbon guna mencapai target penurunan emisi. Namun, implementasi ketentuan tersebut di tingkat nasional masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketergantungan pada impor produk teknologi, keterbatasan riset dan sumber daya manusia, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang selaras dengan ketentuan Pasal 10 Paris Agreement, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara komprehensif mengatur kewajiban transfer teknologi rendah karbon.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip Pasal 10 Paris Agreement, pembentukan regulasi khusus tentang alih teknologi, penguatan riset dan sumber daya manusia, serta optimalisasi mekanisme kerja sama internasional seperti Technology Executive Committee (TEC) dan Climate Technology Centre and Network (CTCN). 


This research examines the alignment of Indonesia’s national legal framework with the obligation of technology transfer as stipulated in Article 10 of the Paris Agreement, as well as the mechanisms supporting its implementation within national law. As a Party to the Paris Agreement, Indonesia is required to promote the development and dissemination of low-carbon technologies to achieve its emission reduction targets. However, the implementation of these provisions at the national level still faces several challenges, including dependence on imported technologies, limited research and human resources capacity, and weak institutional coordination.

This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data are obtained from primary legal materials, including international treaties and national regulations, as well as secondary sources such as academic journals, books, and official reports.The findings show that Indonesia has established several laws consistent with Article 10 of the Paris Agreement, such as Law No. 25 of 2007 on Investment, Government Regulation No. 20 of 2005, Law No. 11 of 2020 on Job Creation, and Presidential Regulation No. 98 of 2021 on Carbon Economic Value. Nevertheless, these regulations remain sectoral and have not yet comprehensively integrated the principles of low-carbon technology transfer.

Therefore, harmonization between national law and Article 10 of the Paris Agreement is required, along with the formulation of a specific regulation on technology transfer, strengthening of research and human resource capacity, and optimization of international cooperation mechanisms such as the Technology Executive Committee (TEC) and the Climate Technology Centre and Network (CTCN).

Kata Kunci : Paris Agreement, Alih Teknologi, Pasal 10, Hukum Nasional, Transfer Teknologi

  1. S1-2026-480074-abstract.pdf  
  2. S1-2026-480074-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-480074-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-480074-title.pdf