Potential Application of Trust-Based Activities to the Safeguarding of Digital Financial Assets, including Crypto Assets: Comparative Analysis with Singapore’s Trust Account Regime
Aika Fatiha Azhar, Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Pertumbuhan pesat aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia, telah menyingkap adanya kekosongan pengaturan yang krusial. Meskipun regulasi yang berlaku saat ini, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 (POJK 23/2025), mewajibkan adanya pemisahan penyimpanan secara teknologi, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang bersifat proprieter. Akibatnya, investor tetap berada dalam posisi yang sangat rentan kehilangan asetnya ke dalam boedel pailit platform apabila terjadi kepailitan institusi, sebagaimana tercermin dalam kasus Zipmex. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengevaluasi potensi penerapan mekanisme perlindungan berbasis trust terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dengan menganalisis terhadap mekanisme perlindungan di Indonesia dan rezim statutory trust di Singapura yang telah berkembang lebih maju.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura berhasil mewujudkan perlindungan penuh terhadap risiko kepailitan melalui pengakuan hukum atas token pembayaran digital sebagai suatu bentuk properti serta penerapan kewajiban statutory trust berdasarkan Payment Services Regulation. Sebaliknya, meskipun sistem hukum perdata Indonesia secara tradisional menganut konsep kepemilikan absolut, UU No. 4 Tahun 2023 secara fungsional telah memungkinkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Perwalian melalui entitas usaha khusus.
Penelitian mengusulkan perluasan penjelasan mengenai cakupan aset dalam Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2023 agar secara eksplisit mencakup aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dan memanfaatkan penerapan secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 37. Transisi regulasi ini akan mentransformasikan mekanisme segregasi teknologi yang saat ini berlaku di Indonesia menjadi suatu statutory trust yang bersifat wajib, sehingga memberikan kepastian hukum absolut serta perlindungan aset di luar bagi investor tanpa perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya baru.
The rapid growth of digital financial assets, including crypto assets in Indonesia has exposed a critical regulatory gap. While current regulations, such as Financial Service Authority Regulation 23 of 2025 (OJK Reg. 23/2025) mandate a technological storage rule, it lack a proprietary legal shield, leaving investors highly vulnerable to losing their assets to a platform’s bankruptcy estate during institutional insolvencies, as demonstrated by the Zipmex case. This normative legal research utilized a comparative approach to evaluate the potential of applying trust-based safeguard to Digital Financial Assets, including crypto assets, analyzing Indonesia’s safeguarding mechanism against Singapore’s advanced statutory trust regime.
The findings show that Singapore successfully achieves complete bankruptcy remoteness by legally recognizing their digital payment tokens as property and enforcing a mandatory statutory trust under its Payment Services Regulation. Conversely, while Indonesia’s civil law framework traditionally adheres to absolute ownership, Law No. 4 of 2023 now functionally enables Trust Fund Management through special business entities.
This research ultimately proposes extending elucidation of the scope of assets under Article 34 of Law No. 4 of 2023 to explicitly encompass digital financial assets, including crypto assets, and utilizing the mutatis mutandis application under Article 37. This regulatory transition would evaluate Indonesia’s current technological segregation into a mandated statutory trust, guaranteeing absolute legal certainty and off-balance sheet asset protection for investors without the need to draft entirely new legislation.
Kata Kunci : Digital Financial Assets, crypto assets, Trust Fund Management, statutory trust, safeguarding, bankruptcy remoteness, Law No. 4 of 2023, OJK Reg. 23/2025