Kinerja Lembaga Legislatif :: Studi tentang kinerja DPRD Kabupaten Simalungun di era Otonomisasi

SARAGIH, Bob Presly, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung pengertian pembangunan mengarah ke desentralisasi yang nyata dengan pemberdayaan daerah dalam pembangunan wilayah daerah masing-masing. Dengan perkataan lain, Daerah Otonom memisahkan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diberdayakan sedemikian rupa melalui pemberian tugas, hak dan wewenang yang cukup luas sehingga benar-benar dapat melakukan fungsinya serta sungguhsungguh berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan demokrasi. Oleh karena itu sangat menarik dilakukan penelitian terhadap Kinerja Lembaga Legislatif. Tesis ini berjudul Kinerja Lembaga Legislatif ( Studi Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Simalungun ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Simalungun Periode 1999-2004. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Simalungun. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Simalungun sebagai suatu lembaga organisasi. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kelembagaan (Organisasi), Sumber Daya Manusia, dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja DPRD Kabupaten Simalungun . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Simalungun periode 1999-2004 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Produktivitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kabupaten Simalungun ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Simalungun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Simalungun. Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Simalungun dimasa yang akan datang, perlu diadakan pengenalan dan orientasi melalui pelatihan/kursus terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah serta melalui pengembangan kualitas terhadap sistem persyaratan anggota legislatif melalui partai politik.

Implementation of Law No 22/1999 means that the development goes to real decentralization by local empowerment in development of each region. In other word, in an autonomous area there is a separation between local legislative and local administration in doing each duties. It indicates that local legislative, in context of Law No 22/1999, is empowered by giving wide tasks, rights and authorities, so it can really do its function and play role as channel of people aspiration in order to develop democracy. Therefore, it is very interesting to study performance of legislative institution. This thesis has a title of Performance of Legislative Institution (a study on performance of Simalungun regency legislative). The objective of this study is to comprehend and to describe performance of the local legislative and factors influencing performance of Simalungun regency legislative in the period of 1999 to 2004. The data used in this study was primary and secondary data. The primary data was processed from result of observation and interview with members of local legislative and parties relating to implementation of main duties and functions of local legislative of Simalungun regency. Meanwhile, secondary data was obtained from secretariat of local legislative and secretariat of local administration of Simalungun regency. Analytical unit in this study was Simalungun regency legislative as an organizational institution. Variables in this study were institution (organization), human resource, and information as independent variables. Beside, the dependent variable was performance of Simalungun legislative. Analytical method used was descriptive qualitative method. The result indicates that performance of Simalungun legislative in period of 1999 to 2004 is still low. It can be viewed from indicators of accountability, responsivity and effectivity. The low performance of Simalungun legislative is influenced by institutional factors – equipment and infrastructure; human resource factors – education and experience; and information factors – information source used, openness of receiving and giving information, and intensity of absorbing people aspiration owned by Simalungun legislative. This study also indicates that high budget and financing did not influence performance of Simalungun legislative. In empowering local legislative to improve performance of Simalungun legislative for the future, it is necessary to carry out introduction and orientation through training or course on implementation of main duties and functions of local legislative as a representative institution of local people and through increasing quality of requirement of legislative members from political parties.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Kinerja DPRD