Proses kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan :: Studi tentang proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada awal pelaksanaan otonomi daerah

SURAEDAH, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk tujuan itu maka pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan kelembagaannya terhadap perubahan tersebut. Pada tahun 2000 pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melakukan penataan terhadap organisasinya. Namun kenyataannya kelembagaan yang terbentuk justru makin besar sehingga upaya efisiensi dan efektifitas terkesampingkan. Kenyataan ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan tersebut. Penataan merupakan perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan organisasi dengan tuntutan kebutuhan daerah, dengan berpedoman pada PP No.84 Tahun 2000; sebagai konsekwensinya maka organisasi dapat menjadi berkembang atau berkurang. Bentuk perubahan itu sangat ditentukan oleh bagaimana proses pengambilan kebijakan penataan berlangsung, yang terdiri atas berbagai tahapan aktifitas yang melibatkan berbagai pihak, lembaga atau aktor yang memiliki peran serta kepentingan masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan penataan tersebut penulis melakukan penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun dokumendokumen pendukung lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses kebijakan penataan kelembagaan pemerintah Sulawesi Selatan melibatkan berbagai pihak dari Eksekutif maupun Legislatif tetapi tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Proses ini mengakomodasi berbagai kepentingan dan pertimbangan seperti adanya intervensi pusat, pertimbangan politis dan kemanusiaan. Hal ini didukung oleh aktor atau pihak yang berperan penting dalam proses ini yaitu pihak eksekutif yang pada masa itu dipimpin oleh Gubernur H.Z.B.Palaguna, yang sikapnya banyak diwarnai oleh nilainilai budaya lokal. Keadaan seperti ini menyebabkan aturan normatif yang berlaku terkesampingkan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada awal pelaksanaan otonomi daerah itu bukanlah proses administratif semata melainkan sebuah proses politik dengan segala ‘pertarungan’ kepentingan para aktor yang pada akhirnya mengesampingkan substansi penataan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai suatu kebijakan publik maka dalam proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan, pemerintah daerah selayaknya lebih mengedepankan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau publik.

The change on governmental system from centralistic to decentralist aimed to increase the efficiency and effectiveness of governmental implementation in district level. Therefore, local government is required to adapt its institutions with the change. In the year of 2000, the government of South Sulawesi Province carried out management on its organizations. But, in fact, the formed institutions were bigger so that the effort to achieve efficiency and effectiveness could not be achieved. This fact made the writer interested to find out how the process of policy-making of the institutions’ management. Arrangement was a change carried out to adapt the organization with the requirement of local need, based on PP No. 84 Year 2000; as consequence, the organization can develop or reduce. The form of change was strongly determined by how the process of policy-making happened, comprising of various activities stages involving various parties, institution or actors having participation in the interest. To find out how the process of policy-making arrangement, the writer carried out a study using descriptive qualitative technique. The data was collected using interview, observation or other supporting documents. From the result of the study, it was found out that the process of policy arrangement of governmental institution of South Sulawesi was involving various parties from executive or legislative, but did not involve the society directly. This process accommodated various interests and consideration, such as the existence of central interference, political consideration and humanity. This was supported by the actors or the parties related in this process, executive at that time led by Governor H.Z.B. Palaguna, whose attitude filled by local cultural value. Such a condition caused the ignorance of normative rules applied. Therefore, it could be said that the process of policy-making of institution arrangement of the government of South Sulawesi in the beginning of local autonomy implementation was not merely an administrative process but a political process with all interest fights of the actors, which finally ignored the arrangement substance, to increase the efficiency and effectiveness of the local government implementation. As a public policy, thus in the process of policy-making of institution arrangement, local government should promote more on the consideration of societal or public need and interest.

Kata Kunci : Pemda TkII,Otonomi Daerah,Penataan Kelembagaan, policy, governmental institution, society.