Model kelembagaan kerjasama investasi antar daerah dalam rangka penguatan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare
SANTOSO, S. Budi, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA
2005 | Tesis | S2 Ilmu PolitikAlasan mendasar dilaksanaknya penelitian ini sejak dibentuk pada tahun 1998, KAPET Parepare belum menunjukan kinerja yang optimal dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Inti persoalan yang dihadapi oleh KAPET Parepare selama ini adalah masih lemahnya koordinasi antar daerah, antar instansi dan antar aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan publik tersebut.Lebih jauh penelitian ini akan mendiskripsikan masih lemahnya impelementasi Kebijakan KAPET Pareapare yang dipengaruhi oleh bekerjanya 3 aspek kelembagaan; kapaistas badan pengelola KAPET, konfigursi kekuasaan dan saling ketergantungan antar anggota KAPET Parepare. Untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat mengenai persoalan yang sedang dihadapi tersebut, maka data-data itu dikumpulkan melalui teknik wawancara dari berbagai unsur terkait yang berwenang membuat suatu keputusan (decision maker ) baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu data dan informasi juga dikumpulkan melalui pengamatan dan melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, kliping koran serta media lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Inti dan tujuan penelitian ini, peneliti akan mencari format kelembagaan yang ideal dalam penguatan KAPET Parepare, sebab selama ini persoalan kurangnya koordinasi atau kerjasama antar daerah adalah merupakan core dari masih lemahnya kinerja KAPET Parepare. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kurang optimalnya implementasi kebijakan KAPET Parepare disebabkan oleh adanya keterbatasan daya dukung, Kapasitas sumberdaya manusia, komitmen pemerintah pusat, legitmasi pemerintah dan sarana informasi. Adanya ketimpangan kewenangan , dimana pemerintah pusat dan propinsi masih mendominasi kewenangan yang diberikan kepada BP_KAPET. Selain itu KAPET Parepare juga masih kekurangan dana untuk kegiatan yang berskala besar dan kurangnya saling ketergantungan antar anggota KAPET Parepare merupakan temuan lainnya dalam penelitian ini. Berdasar hasil penelitian ini, maka dalam rangka penguatan KAPET Parepare di masa mendatang penulis merekomendasikan beberapa cara sebagai berikut 1). Membuat format kelembagaan kerjasama antar daerah yang yang ideal yaitu lembaga baru yang bisa menyelesaikan ketiga aspek kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas kerjasama antar daerah pada wilayah KAPET Parepare. 2) Mengembangkan kawasan industri terpadu KAPET Parepare dan pusat informasi dan promosi produk unggulan wilayah KAPET Parepare. 3) Untuk mendukung adanya kawasan industri KAPET Parepare, maka perlu dibuat terminal agro di wilayah KAPET Parepare. 4) Mereformasi internal BP-KAPET dari SDM, Sarana dan prasarana serta pedanaan. 5) Membuat kluster-kluster industri dimasing-masing wilayah anggota KAPET Parepare, sehingga akan mengefisienkan biaya produksi dan sekaligus menciptakan aglomerasi kota guna mendukung optimalisasi kinerja KAPET Parepare.
Fundamental reason for the research was performed since it was formed in 1998, Management Board Integrated Economic Development Zone (IEDZ) of Parepare have not showed optimum performance in encouraging and increasing economic growth in the region. The core of problem faced by IEDZ of Parepare during this time is the still weak interregional, inter – instance, and inter – actors coordination who play role in the implementation of such policy. Furthermore this research will describe the still weak of policy implementation of IEDZ of Parepare influenced by the work of 3 institutional aspects; capacity of IEDZ management agency, authority configuration and interdependence between IEDZ of Parepare’s members. To obtain detail and accurate information about problem that have been faced, the data was collected by interview technique from various related elements who are emprowered to make a decision (decision maker) both from government, private, and society elements. Beside that, data and information were also collected by observation and literature study that was done by collecting documents, reports, books, newspaper clips, and other media strong related to such problem have been faced. The core and objective of his research is, the researcher will find ideal institutional form in strengthening IEDZ of Parepare, because during this time the lack of coordination or cooperation between regions was the core of IEDZ of Parepare performance weakness. Result of the research shows the the less optimum of IEDZ of Pare-pare’s policy implementation was caused by limitation of support power, human resources capacity, central government commitment, governmental legitimation, and information tools. The presence of authority lameliness, where the central and province government were still dominate authority given to Management Institution of IEDZ. Beside that, IEDZ of Parepare also still lacks of fund for large scale activity and the lack op interdependence between IEDZ of Parepare’s member is other founding of this research. Based on the result of the research, in order to strengthening IEDZ of Parepare in the future, the author recomends some ways as follow : 1) Make ideal institutional form of interregional cooperation, that is new institution that can complete three institutional aspect influencing interregional cooperation effectiveness in IEDZ of Parepare region. 2) Develop fused industrial area in IEDZ of Parepare and information center and IEDZ of Parepare regional prominent product promotion. 3) Support the the existence of KAPET of Parepare industrial area. 4) Reform Management Institution of IEDZ internal from human resource, tools and means of funding. 5) Make industrial clusters in each IEDZ of Parepare members region, thus it will make production cost being efficient and also creat city aglomeration to support IEDZ of Parepare performance optimalization.
Kata Kunci : Pemda TkII,Kerjasama Investasi,KAPET,institutional capacity, authority configuration, interdependence