Potensi konflik pengelolaan sumber daya alam Papua :: Studi tentang pengoperasian PT. BP LNG Tangguh di daerah kepala burung Propinsi Papua

SAFKAUR, Margaretha, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sumber minyak bumi dan gas di daerah Kepala Burung oleh BP Tangguh berada dalam tanah adat milik masyarakat adat setempat. Belum sampai pada satu kesepakatan yang jelas antara BP Tangguh dan seluruh masyarakat adat pemilik lokasi penambangan, Pemerintah telah lebih dulu memberikan ijin eksplorasi kepada BP Tangguh. Bahkan, pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten di dalamnya telah membuat nota kesepakatan pembangunan di kawasan Wilayah Kepala Burung bersama dengan BP Tangguh dan lembaga konsultan yang sekaligus lembaga donor yaitu UNDP. Pembangunan pertambangan telah diusahakan agar mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai proses proyek pertambangan. Namun, seperti pengelolaan sumber daya alam lainnya di Papua, proyek LNG Tanguh dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan terhadap penduduk Papua akibat konflik yang terjadi antara masyarakat, permerintah dan BP Tangguh. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengetahui peta konflik antar daerah Kepala Burung di Provinsi Papua dan bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kemunculan konflik. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen baik dari pemerintah daerah, LNG Tangguh, maupun dari lembaga masyarakat adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek LNG Tangguh telah menimbulkan berbagai letupan konflik antara masyarakat dan pihak BP Tangguh berkaitan dengan lahan LNG Tangguh yang berada di tanah adat milik masyarakat adat setempat, terancamnya kelestarian lingkungan di sekitar proyek, kompensasi-kompensasi yang dianggap tidak adil, dan kekhawatiran terhadap penggunaan militer dalam pengamanan lokasi Tangguh. Masyarakat adat setempat, khususnya suku besar Sebyar, Simuri, dan Suku Maybrat tetap menuntut hak ulayat secara adil. Meskipun masyarakat adat pemilik lahan yang dijadikan lokasi proyek LNG Tangguh belum sepakat, pemerintah daerah baik kabupaten-kabupaten maupun propinsi telah bersepakat untuk memanfaatkan proyek LNG Tangguh dalam kerjasama pembangunan antar daerah melalui Strategi Penyebaran dan Pemerataan Pertumbuhan (SP3) yang menempatkan LNG Tangguh sebagai proyek bersama antar daerah. Pembahasan hasil penelitian di atas mengarah pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, peta potensi konflik lebih banyak didominasi oleh kepemilikan hak atas tanah yang belum diakui secara penuh oleh pemerintah ataupun oleh BP Tangguh. Konflik tersebut telah menimbulkan kekhawatiran sebagian besar masyarakat terhadap kemungkinan keterlibatan militer. Kedua, upaya-upaya untuk meminimalkan konflik harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama antara pemerintah, BP Tangguh, masyarakat adat setempat dengan cara membangun kesamaan persepsi di antara semua pihak yang terlibat. SP3 diharapkan dapat menjadi payung bersama untuk menghindari konflik lebih besar.

This research took the management of gas and oil resources in Kepala Burung area by BP Tangguh as the background. The management is located on the customary land belonging to the local traditional community. In spite of this status, the government has allowed BP Tangguh to have an exploration, and moreover, the provincial government along with its regency authorities has made the statement of agreement for development within the territory of Kepala Burung area with BP Tangguh, attended by consultant board which serves as donor institution as well, UNDP. LNG Tangguh project is suspected to raise violent on Papua’s people as a result of conflict among society, government and BP Tangguh. The issue to be discussed in this research is concerned with the purpose of discovering the conflict outline among Kepala Burung regions and at the same time seeking to minimize the emergence of the conflict. In order to obtain the data required in answering this problem, the research was carried out by means of qualitative research approach. Data were collected through interviews, observations and documents from the district government, LNG Tangguh and the local traditional community institution. The result of the research indicates that LNG Tangguh project has raised various sparks of conflict between the local community and BP Tangguh management related to LNG Tangguh area that is located on customary land belonging to the local tradisional community, the threat on environmental conservation around the project, the compensations that are considered unjust, and the anxiety toward military actions in securing Tangguh’s location. The community insists on demanding ulayat right justly. The district government has included LNG Tangguh into inter-districts cooperative developing project through The Strategy of Growth Diffusion and Distribution (SP3/Strategi Penyebaran dan Pemerataan Pertumbuhan) in which LNG Tangguh is positioned as a cross-district joint project. The discussion on the result of this research has lead to some important conclusions. Firstly, the potential conflict outline was mostly dominated by the matter of ownership of the land that hasn’t yet fully claimed by either of the government or BP Tangguh. Secondly, the attempts to minimize conflict have to be done simultaneously for government, BP Tangguh, the local tradisional community through developing the same perception among the involved parties. SP3 is hoped to be the shared shelter to avoid the bigger conflict.

Kata Kunci : Manajemen Konflik,Kerjasama Antar Daerah,Sumberdaya Alam, Cooperation for balancing