Hilirisasi Tanpa Kedaulatan Teknis: Kolonialisme Epistemik dan Ketergantungan Modal dalam Rantai Pasok Nikel Indonesia

Muhammad Rizqi Ashari, Prof. Dr. Haryanto, M.A.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Hilirisasi nikel menjadi praktik ambisi nasional untuk mewujudkan resource nationalism di tengah agenda pembangunan hijau global. Berangkat dari rezim berbasis ekspor bijih nikel mentah, Pemerintah Indonesia melalui Kebijakan Hilirisasi memulai agenda penambahan nilai untuk mencapai kedaulatan sumber daya. Komoditas nikel yang dimiliki Indonesia setidaknya tersimpan lebih dari 52?dangan global serta menjadi modal besar yang signifikan dalam daya tawar pada rantai pasok mineral kritis. Namun, di balik pertumbuhan nilai ekspornya yang cepat, Indonesia tidak dapat mengatasi kondisi enclave economy sebagai karakter struktural di industri ekstraktif berbasis modal asing. Karena keterbatasan teknis, pengetahuan, dan modal, kebijakan ini memiliki motif untuk mendatangkan modal asing untuk mengelolanya. Melalui kerangka coloniality of power terkait domain kuasa terhadap subjektivitas dan pengetahuan, penelitian ini mengkaji tiga lapis pengetahuan teknis (teknologi HPAL, metodologi Life Cycle Assesment, dan standar battery grade) yang secara struktural menyekat Indonesia untuk mencapai kedaulatan teknis dalam industrialisasinya. Penelitian ini melihat posisi Cina sebagai investor dominan yang secara paralel tercipta dari dari kondisi keterbatasan akses Indonesia dalam mendiversifikasi mitra ke negara-negara Utara. Konteks relasi kuasa terlihat lebih mendasar pada kasus ini, dimana kolonialisme epistemik yang berbasis intervensi pengetahuan bersifat hegemonik bagi arah pembangunan Global South yang terbentur standar hijau global. Studi ini menghubungkan celah kolonialisme epistemik pada standar pembangunan global yang membatasi akses diversifikasi mitra bagi Indonesia, bersama kehadiran modal Cina yang memperdalam ketergantungan epistemik dan menghambat kedaulatan substantif dalam transfer teknologi.

Nickel downstream processing has become a national priority towards achieving resource nationalism amid the global green development agenda. Moving away from a regime based on the export of raw nickel ore, the Indonesian government, through its downstream processing policy, has launched an agenda of value addition to achieve resource sovereignty. Indonesia’s nickel reserves account for at least 52% of global reserves and serve as a significant asset in its bargaining power within the critical minerals supply chain. However, despite the rapid growth in the value of its exports, Indonesia has been unable to overcome the conditions of an “enclave economy”—a structural characteristic of the foreign-capital-based extractive industry. Due to limitations in technical expertise, knowledge, and capital, this policy is intended to encourage foreign investment to manage these resources. Through the framework of the “coloniality of power”—which examines the domain of power over subjectivity and knowledge—this study examines three layers of technical knowledge (HPAL technology, Life Cycle Assessment methodology, and battery-grade standards) that structurally prevent Indonesia from achieving technical sovereignty in its industrialization efforts. This study examines China’s position as a dominant investor, a role that has emerged in parallel with Indonesia’s limited ability to diversify its partnerships with Northern countries. The context of power relations is particularly fundamental in this case, where epistemic colonialism—based on the hegemonic intervention of knowledge—shapes the development trajectory of the Global South, which is constrained by global green standards. This study links the gap of epistemic colonialism in global development standards—which limits Indonesia’s ability to diversify its partners—with the influence of Chinese capital, which deepens epistemic dependence and hinders substantive sovereignty in technology transfer.

Kata Kunci : Hilirisasi, Kolonialisme Epistemik, Nikel, Resource Nationalism, Transisi Energi