Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Komparasi SMAN 8 Yogyakarta dan SMAN 4 Yogyakarta

Firda Laila Ramadhani, Dr. Suripto, A.Md., S.I.P., MPA.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang sekolah menengah atas negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 4 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis temuan penelitian dilakukan menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn serta konsep keadilan spasial untuk melihat realitas antara desain kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat sekolah menengah atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMB dalam praktiknya masih menunjukkan celah antara peraturan kebijakan yang tertuang dengan realitas lapangan. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan tingkat kompleksitas implementasi antar sekolah.

Ditinjau dari perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman tujuan dan standar kebijakan antara pusat dan daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pelaksana, faktor lingkungan berupa persepsi masyarakat yang masih kuat terhadap sekolah favorit dan non-favorit, serta faktor karakteristik organisasi dengan kewenangan RT dan RW serta upaya sekolah dalam mempertahankan nilai identitas setidaknya menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan. Namun demikian, sumber daya, disposisi, dan hadirnya pemetaan ruang menjadi hal yang membantu mendorong keberhasilan implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kebijakan SPMB masih terdapat celah implementasi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda antar sekolah. Lebih lanjut, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan yang hanya pada dua sekolah dan belum menggali secara mendalam dampak kebijakan SPMB, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan serta menganalisis dampak kebijakan lebih dalam agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

This study discusses the implementation of the New Student Admission System (SPMB) policy at public senior high schools in the Special Region of Yogyakarta, focusing on SMA Negeri 8 Yogyakarta and SMA Negeri 4 Yogyakarta. This study uses a qualitative approach with data collected through interviews and documentation. The findings are analyzed using part of the Van Meter and Van Horn framework and spatial justice theory to understand the gap between the policy design and its implementation at the high school level.  The results show that in practice, the implementation of SPMB still has gaps between the written policy and what happens in the field. The study also finds differences in the level of complexity between schools. 

Based on the Van Meter and Van Horn perspective, these conditions are influenced by differences in understanding policy goals and standards between the central and local levels, lack of communication and coordination among implementers, environmental factors such as strong public perceptions about favorite and non-favorite schools, and organizational factors, especially with the authority of RT and RW and the efforts of schools to maintain their identity are at least inhibiting factors in implementing the policy. However, resources, disposition , and spatial mapping are factors that contribute to successful implementation. Therefore, this study concludes that there are still implementation gaps in the SPMB policy with varying levels of complexity across schools. Furthermore, the limitation of this study lies in its scope, which only covers two schools, and it has not explored the impact of the SPMB policy in depth. Therefore, future research is recommended to expand the scope and analyze the policy’s impact more deeply in order to provide a more comprehensive understanding.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Menengah Atas.