Analisis Persistensi Perdagangan Manusia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Industri Online Scamming di Kamboja

Yasmin Nabila Zhariif, Yulida Nuraini Santoso, M.Sc.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kasus perdagangan manusia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat industri online scamming di Kamboja menjadi fenomena yang terus bereskalasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisis explaining outcome process tracing, skripsi ini mengkaji mengapa perdagangan manusia terhadap WNI terus terjadi meskipun regulasi perlindungan telah tersedia, dan apa dampaknya terhadap hubungan bilateral serta keamanan kawasan. Menggunakan teori segitiga kekerasan Galtung (1969) sebagai alat analisis, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan ekonomi sistemik, kegagalan institusi perlindungan negara, dan normalisasi eksploitasi secara simultan memproduksi kerentanan struktural WNI yang bertemu dengan ekosistem permisif Kamboja. Kerentanan ini dipertahankan oleh impunitas sistemik dan normalisasi kultural sebagai mekanisme reproduksi yang memastikan penanganan yang ada tidak pernah menyasar akar strukturalnya. Meminjam konsep norm localization Acharya (2004) dan Regional Security Complex Theory Buzan & Waever (2003), penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerentanan domestik yang tidak terkoreksi mendorong hubungan bilateral Indonesia-Kamboja ke pola asimetris yang bergantung pada koordinasi ad hoc. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi merespons krisis melalui kapasitas diplomatik yang terkuras, penegakan hukum yang bersifat simbolik, dan vacuum instrumen yang tidak dapat diinterupsi dari dalam. Pada level kawasan, akumulasi keterbatasan bilateral ini bertransformasi menjadi ancaman keamanan non-tradisional melalui relokasi sindikat yang memanfaatkan ketimpangan kapasitas antarnegara dan integrasi dengan layered criminal economy. Governance gap arsitektur ASEAN akibat norm localization tanpa enforcement melengkapi ancaman ini sekaligus mengikir kredibilitas Indonesia sebagai norm entrepreneur di kawasan.

The trafficking of Indonesian citizens (WNI) trapped in the online scamming industry in Cambodia constitutes a continuously escalating phenomenon. Through a qualitative approach employing an explaining outcome process tracing technique, this thesis examines why human trafficking against Indonesian citizens persists despite the availability of protective regulations, and what its implications are for bilateral relations and regional security. Applying Galtung's (1969) violence triangle theory as an analytical tool, this study finds that systemic economic inequality, the failure of state protection institutions, and the normalization of exploitation simultaneously produce the structural vulnerability of Indonesian citizens, which converges with Cambodia's permissive ecosystem. This vulnerability is sustained by systemic impunity and cultural normalization as reproductive mechanisms that ensure existing responses never address its structural roots. Drawing on Acharya's (2004) concept of norm localization and Buzan and Waever's (2003) Regional Security Complex Theory, this research identifies that unaddressed domestic vulnerabilities push Indonesia-Cambodia bilateral relations toward an asymmetric pattern dependent on ad hoc coordination. This condition positions Indonesia in a reactive posture, responding to crises through depleted diplomatic capacity, symbolic law enforcement, and an instrumental vacuum that cannot be interrupted from within. At the regional level, the accumulation of these bilateral limitations transforms into a non-traditional security threat through syndicate relocation that exploits inter-state capacity disparities and integration into a layered criminal economy. The governance gap in ASEAN's architectural framework resulting from norm localization without enforcement compounds this threat while simultaneously eroding Indonesia's credibility as a norm entrepreneur in the region.

Kata Kunci : perdagangan manusia, kekerasan struktural, pekerja migran Indonesia, online scamming, Kamboja, keamanan kawasan Asia Tenggara