PENYUSUNAN TABEL MITIGASI RISIKO BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO.2/2020 PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN BUDAYA KESELAMATAN ORGANISASI DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
ANDRI AZHARI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | MAGISTER TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah merupakan proses yang memiliki tingkat risiko tinggi dan belum dikelola secara optimal di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun tabel mitigasi risiko berdasarkan Peraturan LKPP No.2/2020 pada tahap pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi serta menilai dampaknya terhadap peningkatan budaya keselamatan organisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan kombinasi analisis kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 8 informan (pekerja UKPBJ) dan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan kuesioner dengan adaptasi instrumen penelitian Supardi (2021) untuk mengukur budaya keselamatan sebelum dan sesudah implementasi tabel mitigasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah berhasil dikembangkan Tabel Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Tahap Pemilihan yang komprehensif, mencakup elemen-elemen kritis seperti identifikasi risiko, analisis penyebab, penilaian dampak dan Probabilitas, strategi mitigasi, penanggung jawab, timeline, dan indikator keberhasilan. Tabel mitigasi risiko ini memperoleh skor validasi ahli sebesar 4,17 (83,0%) dalam kategori sangat layak. Implementasi tabel mitigasi risiko berasosiasi dengan peningkatan budaya keselamatan organisasi secara signifikan (p < 0>Employee Involvement yang mencapai peningkatan 93,6%. Dimensi budaya keselamatan yang diukur meliputi Management Commitment, Safety Management System, Appraisal of Work Hazards, dan Employee Involvement. Hambatan implementasi mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan waktu, dan ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi, yang memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan organisasi untuk keberlanjutan penggunaan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan sistem pengelolaan risiko di lingkungan pengadaan pemerintah dan peningkatan budaya keselamatan kerja di organisasi pemerintah, khususnya dalam konteks pekerjaan konstruksi di sektor pengadaan.
Government Procurement of Goods and Services (PBJ) is a high-risk process that has not been optimally managed in the Work Unit for Procurement of Goods and Services (UKPBJ) of Kutai Timur Regency Government. This study aims to analyze and develop a risk mitigation table based on LKPP Regulation No. 2/2020 during the construction service provider selection phase and assess its impact on improving organizational safety culture. The research employed a Research and Development (R&D) approach combining qualitative analysis through in-depth interviews with 8 informants (UKPBJ workers) and quantitative descriptive analysis using a questionnaire with adapted measurement instrument from Supardi (2021) to assess safety culture before and after the implementation of the risk mitigation table. The results demonstrate that a comprehensive Risk Mitigation Table for Government Procurement of Goods and Services in the Construction Work Selection Phase has been successfully developed, encompassing critical elements including risk identification, root cause analysis, impact and probability assessment, mitigation strategies, responsible parties, timeline, and success indicators. The risk mitigation table received an expert validation score of 4.17 (83.0%) in the highly feasible category. Implementation of the risk mitigation table significantly improved organizational safety culture (p < 0>Hazards, and Employee Involvement. Implementation barriers include limitations in trained human resources, time constraints, and the absence of an integrated information system, which require regulatory and organizational policy support for sustainable implementation. This study contributes both practical and theoretical advances in developing risk management systems within the government procurement environment and improving occupational safety culture in government organizations, particularly in the context of construction work in the procurement sector.
Kata Kunci : Mitigasi Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa, Budaya Keselamatan, Peraturan LKPP No.2/2020, Pekerjaan Konstruksi