HUMAN RIGHTS PROTECTION IN EXTRADITION: AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS' REAL RISK DOCTRINE
Aprodytha Widya Oryza, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Ekstradisi merupakan mekanisme penting dalam kerja sama pidana internasional, tetapi menjadi bermasalah apabila pelaksanaannya menimbulkan risiko nyata terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Dalam kerangka Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 mewajibkan negara yang diminta untuk menolak ekstradisi apabila terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa risiko tersebut nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia mengonstruksi dan menerapkan doktrin real risk dalam perkara ekstradisi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap tujuh putusan terpilih Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia. Meskipun Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia secara konsisten menerapkan doktrin real risk, unsur-unsur pembuktian dalam doktrin tersebut berkembang melalui berbagai putusan, sehingga diperlukan sistematisasi untuk menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan kesesuaian ekstradisi dengan Pasal 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin real risk berfungsi sebagai kerangka pembuktian yang preventif untuk menilai konsekuensi ekstradisi yang dapat diperkirakan. Penilaian tersebut mencakup bentuk kerugian yang dikhawatirkan, tingkat keseriusan risiko, kondisi umum di negara peminta, risiko yang konkret dan individual terhadap pemohon, ambang pembuktian, jaminan diplomatik, serta waktu penilaian. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kategori risiko, yaitu risiko dalam penahanan, kerentanan pribadi, risiko berbasis kelompok, risiko terkait pemidanaan, serta risiko yang diperburuk oleh kegagalan prosedural atau jaminan diplomatik yang tidak dapat diandalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin real risk menjaga ekstradisi tetap sah sebagai bentuk kerja sama antarnegara, sepanjang tidak mengesampingkan perlindungan absolut Pasal 3.
Extradition is an important mechanism of international criminal cooperation, but it becomes problematic when its implementation creates a real risk of torture, inhuman treatment, or degrading treatment. Within the framework of the European Convention on Human Rights, Article 3 requires the requested State to refuse extradition where substantial grounds indicate that such a risk exists. This research focuses on how the European Court of Human Rights constructs and applies the real risk doctrine in extradition cases.
This research uses doctrinal legal research with a case-law approach by analysing seven selected judgments of the European Court of Human Rights. Although the ECtHR has consistently relied on the real risk doctrine, its evidentiary elements are developed across different judgments, creating a need to systematise how those elements interact in determining whether extradition is compatible with Article 3. The findings indicate that the doctrine operates preventively in assessing the foreseeable consequences of extradition. This assessment includes the feared harm, the severity of the risk, general conditions in the requesting State, the concrete and individual risk faced by the applicant, the evidentiary threshold, diplomatic assurances, and the timing of assessment. This research also identifies several recurring categories of risk, namely detention-based ill-treatment, personal vulnerability, group-based risk, sentencing-related risk, and risks intensified by procedural failures or unreliable diplomatic assurances. This research concludes that the real risk doctrine preserves extradition as a legitimate form of inter-State cooperation, provided that it does not override the absolute protection guaranteed by Article 3.
Kata Kunci : Extradition, Real Risk Doctrine, Prohibition of Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment