Evaluasi Program Mitigasi Kota Bengkulu dan Analisis Keberlanjutannya
Febriana Putri Prameswari, Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc.
2026 | Skripsi | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN
Program mitigasi bencana merupakan upaya krusial untuk mengurangi risiko bencana melalui pendekatan struktural dan nonstruktural, khususnya di wilayah pesisir seperti Kota Bengkulu yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program mitigasi bencana Kota Bengkulu sejak tahun 2016 hingga 2026, serta menganalisis keberlanjutannya untuk sepuluh tahun ke depan berdasarkan empat indikator Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR), yaitu kelembagaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kompleks regional, melalui wawancara (accidental sampling), observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dan akademisi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, serta telaah dokumen, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program berada pada kategori sedang, dengan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) sebesar 0,68 yang mengungkap disparitas antarwilayah (tertinggi Kecamatan Selebar 0,89; terendah Gading Cempaka dan Ratu Samban 0,56), Indeks Ketahanan Daerah 0,65 dengan capaian sistem pemulihan bencana yang masih rendah (0,37), penyediaan infrastruktur fisik yang belum sebanding dengan tingkat ancaman di setiap kecamatan, serta kerusakan ekosistem mangrove seluas 242 hektare. Dari sisi keberlanjutan, keempat indikator CBDRR masih menghadapi tantangan: koordinasi kelembagaan lemah karena tidak adanya nota kesepahaman resmi dan keterbatasan staf BPBD (51 orang untuk sembilan kecamatan); alokasi anggaran belum mencapai target 3% APBD; program sosialisasi sosial berjalan tanpa tindak lanjut yang konsisten; belum ada regulasi asuransi bencana bagi masyarakat pesisir; dan rehabilitasi mangrove berjalan tanpa target serta pengawasan yang terukur. Disimpulkan bahwa keberlanjutan program mitigasi Kota Bengkulu memerlukan penguatan kelembagaan lintas sektor, kepastian pendanaan, pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan, skema perlindungan ekonomi bagi masyarakat pesisir, dan integrasi ekologis agar program dapat bertahan dalam jangka panjang.
Disaster mitigation programs constitute a critical effort to reduce disaster risk through structural and non-structural approaches, particularly in coastal regions such as Bengkulu City, which remains vulnerable to earthquakes, tsunamis, and flooding. This study aims to analyze the effectiveness of Bengkulu City's disaster mitigation program from 2016 to 2025 and to assess its sustainability over the following ten years, based on four indicators of Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR): institutional, social, economic, and environmental. The study employs a qualitative descriptive method within a regional complex approach, drawing on interviews (accidental sampling), field observations, and a Focus Group Discussion (FGD) conducted with the Bengkulu City Regional Disaster Management Agency (BPBD) and academics from Prof. Dr. Hazairin, SH University, in addition to document review. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation.
The findings indicate that program effectiveness falls within the moderate category, reflected in a Community Preparedness Index (IKM) of 0.68 with notable disparities across sub-districts (highest in Selebar at 0.89; lowest in Gading Cempaka and Ratu Samban at 0.56), and a Regional Resilience Index of 0.65 with a still-low disaster recovery performance score (0.37). Physical infrastructure remains disproportionate to threat levels across sub-districts, while mangrove ecosystem degradation has reached 242 hectares. Regarding sustainability, all four CBDRR indicators face persistent challenges: weak institutional coordination due to the absence of a formal memorandum of understanding and limited BPBD staffing (51 personnel for nine sub-districts); budget allocation below the mandated 3% of APBD; inconsistent follow-up on social outreach programs; no regulation mandating disaster insurance for coastal communities; and mangrove rehabilitation lacking measurable targets and systematic monitoring. It is concluded that the program's sustainability requires cross-sectoral institutional strengthening, funding certainty, continuous disaster education, economic protection for coastal communities, and ecological integration.
Kata Kunci : CBDRR, keberlanjutan, ketahanan bencana, Kota Bengkulu, mitigasi bencana