KONSEP PEMBUKTIAN PERAMPASAN IN REM MELALUI MEKANISME NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE
Muhammad Ichsan Fahrezky, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, mengidentifikasi kewenangan dari aparat penegak hukum yang melakukan pembuktian, serta mengkaji ruang lingkup tindak pidana yang mendasari perampasan aset tanpa pemidanaan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif didukung dengan data wawancara narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Wawancara terhadap narasumber dilakukan kepada Advokat, Jaksa, dan Hakim yang memiliki kompetensi mengenai perampasan aset tindak pidana. Cara pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap berbagai bahan hukum yang menjadi rujukan. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dalam menjawab masalah penelitian digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan digunakan sebagai komplementer dari sistem peradilan pidana. Penggunaannya sebagai komplementer menyebabkan perampasan aset tanpa pemidanaan diterapkan secara terbatas terhadap kondisi-kondisi tertentu yaitu dalam hal pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, penguasaan aset berada pada pihak ketiga, sakit permanen, dan masih terdapat aset yang belum dirampas melalui sistem peradilan pidana. Dari aspek kewenangan aparat penegak hukum, Jaksa Pengacara Negara harus memiliki keahlian dalam membuktikan elemen tindak pidana serta terlibat sejak tahap penyidikan dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Ruang lingkup tindak pidana yang mendasari perampasan aset tanpa pemidanaan perlu dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika, pendanaan terorisme, dan perdagangan orang.
Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pengadopsian
mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan memerlukan penyesuaian dengan
prinsip dan sistem hukum nasional.
The research aims to analyze the use of non-conviction based
asset forfeiture mechanisms, identify the authority of law enforcement
officials in conducting evidentiary processes, and examine the scope of
predicate offenses underlying such mechanisms.
The research employs a normative legal approach supported by
interviews with relevant informants. The data used consist of secondary data
obtained through library research, drawing on primary, secondary, and tertiary
legal materials. Interviews were conducted with Advocates, Prosecutors, and
Judges who possess expertise in criminal asset forfeiture. Data collection was
carried out through documentation of various legal sources serving as
references. Data analysis was conducted qualitatively and presented
descriptively. Conceptual and comparative approaches were applied to address
the research problems.
The results indicate that non-conviction based asset
forfeiture functions as a complement to the criminal justice system. Its
complementary nature limits its application to specific circumstances, namely
when the offender has died, absconded, cannot be located, suffers from
permanent incapacity, when assets are controlled by third parties, or when
assets remain unrecovered through the criminal justice process. From the
perspective of law enforcement authority, State Attorneys are required to
possess expertise in proving the elements of criminal offenses and to be
involved from the investigation stage in non-conviction-based asset forfeiture
proceedings. The scope of predicate offenses should be restricted to specific
crimes, namely corruption, money laundering, narcotics and psychotropic
offenses, terrorism, and terrorism financing
The conclusion asserts that the adoption of non-conviction
based asset forfeiture mechanisms requires alignment with national legal
principles and the existing legal system
Kata Kunci : Pembuktian, Perampasan, Aset, Tanpa, Pemidanaan, Tindak, Pidana / Evidentiary, Non, Conviction, Based, Property, Forfeiture, Crime.