Implementasi Peran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Liingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024
Abdul Hamid Arridlwan, Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H, M.Hum
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Pemerintah Provinsi DIY dalam pengelolaan sampah elektronik pasca terbitnya Permen LHK No. 9 Tahun 2024. Fakta pengelolaan sampah elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sejalan dengan mandat regulasi nasional.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan berjenis normatif-empiris dan didukung oleh wawancara narasumber dan responden. Penelitian hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dari hasil wawancara lalu dikaitkan dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun bahan literatur lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peran regulator, fasilitator, dan pengawas Pemerintah Provinsi DIY belum berjalan optimal sesuai dengan mandat regulasi terbaru. Secara yuridis, ditemukan kendala berupa kekosongan hukum di tingkat daerah karena belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang secara spesifik mengatur tata kelola sampah elektronik rumah tangga sebagai turunan dari Permen LHK No. 9 Tahun 2024. Secara implementatif, kendala utama meliputi minimnya fasilitas pengelolaan sampah spesifik, keterbatasan anggaran dan dominasi sektor informal yang belum terstandarisasi.
This legal research aims to analyze the implementation of the Special Region of Yogyakarta (DIY) Provincial Government's role in electronic waste management following the enactment of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2024. In reality, regional management practices have not aligned with the mandates of national regulations.
This research is descriptive and employs a normative-empirical method, supported by interviews with key informants and respondents. The study was conducted through a literature review to obtain secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively by integrating interview results with the literature study, including laws and regulations, court decisions, and other literary sources.
Based on the research findings, the implementation of the DIY Provincial Government's roles as regulator, facilitator, and supervisor has not been optimal in accordance with the latest regulatory mandates. Juridically, obstacles were found in the form of a legal vacuum at the regional level, as there are no specific Regional Regulations or Gubernatorial Regulations governing the management of household electronic waste as a derivative of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2024. From an implementative perspective, the main obstacles include the lack of specific waste management facilities, budget constraints, and the dominance of an unstandardized informal sector.
Kata Kunci : Sampah Elektronik , Pemerintah Provinsi DIY , Permen LHK Nomor 9 Tahun 2024