Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Putusan No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang menilai validitas prosedur persidangan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, serta memetakan implikasi putusan tersebut terhadap pengujian KTUN yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-supervisi untuk rumusan masalah pertama dan eksplanatori-fundamental untuk rumusan masalah kedua. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai teknik utama dan wawancara terarah dengan Hakim PTUN. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Majelis Hakim PTUN Jakarta mengandung pola judicial overreach yang bersifat sistematis, yang termanifestasi melalui empat pengejawantahan: (1) analogi keliru antara DKPP dengan MKMK yang mengabaikan distingsi karakter atributif kelembagaan; (2) konstruksi pengujian derivatif yang keliru secara identifikasi objek; (3) penilaian terhadap prosedur formil persidangan MKMK yang menabrak sifat final dan mengikat putusan MKMK serta menyeberangi garis teknis yudisial; dan (4) evaluasi terhadap komposisi kelembagaan MKMK yang melampaui kerangka uji legalitas KTUN. Studi komparasi dengan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT mengonfirmasi bahwa Putusan 604 bukanlah penerapan setia atas preseden, melainkan penyimpangan selektif yang hanya mengambil bentuk eksternalnya. Adapun implikasi putusan ini terhadap masa mendatang meliputi tiga dimensi: potensi ancaman struktural terhadap imparsialitas PTUN ketika menguji KTUN Mahkamah Agung, paradoks banding yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka hukum yang ada, serta erosi otonomi forum etik dalam cabang kekuasaan yudikatif.
This study aims to analyze the ratio decidendi of the Jakarta Administrative Court in Decision No. 604/G/2023/PTUN.JKT, which assessed the validity of the ethical hearing procedures of the Constitutional Court’s Honor Council (MKMK) as the basis for annulling an Administrative Decision (KTUN), and to map the implications of this decision for the future review of administrative decisions issued by the Supreme Court and the Constitutional Court.
The research method employed is normative legal research, adopting a descriptive-supervisory approach for the first research question and an explanatory-fundamental approach for the second. Data were collected primarily through library research and supplemented by directed interviews with an Administrative Court judge. The collected data were analyzed qualitatively using statutory, case-based, and conceptual approaches.
The findings reveal that the ratio decidendi of the Jakarta Administrative Court exhibits a pattern of systematic judicial overreach, manifested through four dimensions: (1) a flawed analogy between the DKPP and the MKMK that disregards their fundamentally different institutional characters; (2) a derivative review construction that misidentifies the review object; (3) an assessment of the MKMK’s formal hearing procedures that transgresses the final and binding nature of MKMK decisions and crosses the boundary between judicial-technical and judicial-administrative matters; and (4) an evaluation of the MKMK’s institutional composition that exceeds the legality review framework. A comparative study with Administrative Court Decision No. 82/G/2020/PTUN-JKT confirms that Decision 604 is not a faithful application of precedent but rather a selective deviation that adopted only its external form. The future implications encompass three dimensions: a structural threat to the Administrative Court’s impartiality when reviewing Supreme Court administrative decisions, an irresolvable appellate paradox within the existing legal framework, and the erosion of the autonomy of ethical forums within the judicial branch.
Kata Kunci :
Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Judicial Overreach